JAKARTA —
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat sebanyak 137 orang tewas dan 1,1 juta lainnya mengungsi akibat bencana yang terjadi di Indonesia sejak awal Januari 2014.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (28/1) mengatakan, selain korban tewas dan mengungsi, tercatat pula ribuan rumah rusak termasuk fasilitas umum seperti saluran irigasi dan sebagainya.
“Jumlah korban akibat bencana di Indonesia khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung sejak 1 Januari sampai dengan hari ini tercatat 137 orang tewas dan 1,1 juta jiwa mengungsi dan menderita. Juga menimbulkan kerusakan tercatat 1.234 rumah rusak berat, 273 rumah rusak sedang, dan 2.586 rumah rusak ringan serta kerusakan infrastruktur yang lainnya, seperti jalan, saluran irigasi lahan pertanian, dan lainnya,” ujarnya.
Sutopo menambahkan, kerugian akibat bencana banjir juga mencapai puluhan triliun rupiah mengingat daerah-daerah yang menjadi sentra perekonomian seperti Jakarta, Bekasi dan Karawang terus dilanda banjir. Selain itu banjir juga terjadi di sepanjang Pantai Utara Jawa.
“...seperti, Indramayu, Subang, Pekalongan, Batang, Semarang, Jepara, Kudus dan Pati yang merupakan daerah-daerah yang strategis di dalam penyampaian pasokan pangan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, dalam hal ini menimbulkan dampak yang cukup besar,” ujarnya.
Jumlah korban jiwa serta kerugian materil akibat banjir dan longsor selama Januari 2014 ini, menurut Sutopo, lebih besar dibandingkan pada Januari 2013. Ancaman banjir dan longsor ini, tambahnya, akan terus berlanjut hingga Maret 2014 di sebagian besar wilayah Indonesia.
Hal itu, katanya, sesuai dengan pola curah hujan di Indonesia yang puncaknya berlangsung sejak Januari hingga Maret, kecuali di wilayah Maluku dan Halmahera yang puncaknya pada periode Juni--Juli 2014. Kondisi demikian akan menambah statistik data bencana di Indonesia, ujarnya.
Tren bencana hidrometeorologi di Indonesia, menurut Sutopo, terus meningkat. Faktor antropogenik atau akibat ulah manusia dan degradasi lingkungan, menurutnya, lebih dominan daripada faktor alam yang menyebabkan banjir dan tanah longsor.
“Banjir dan longsor itu sebenarnya adalah dampak dari apa yang terjadi dengan kondisi lingkungan yang ada. Seperti banjir itu adalah produk dari penggunaan dan pemanfaatan lahan atau kawasan budidaya yang tidak diikuti dengan asas konservasi tanah dan air. Kemudian juga praktik dari pengelolaan banjir yang belum baik. Penanganannya tidak semua ditangani BNPB tetapi juga kementrian lembaga yang memiliki portofolio sesuai dengan tugas pokoknya,” ujarnya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan ada penambahan angka untuk jumlah korban tewas. Manager Penanganan Bencana Walhi Mukri Friatna kepada VOA mengatakan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Jombang Jawa Timur dari data Walhi masih ada 30 orang yang masih hilang akibat banjir longsor.
Mukri berharap untuk ke depannya jumlah korban tewas akibat bencana dapat diminimalisir. Salah satunya yang dapat dilakukan, menurut Mukri, adalah BNPB lebih intensif melakukan pelatihan tanggap bencana. Selain itu, lanjutnya, BNPB dapat menggunakan kewenangannya untuk menuntut secara hukum pihak-pihak yang berkontribusi menyebabkan bencana.
“Ada baiknya BNPB itu menggunakan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah setiap pelaku kegiatan baik perorangan, korporasi atau siapapun yang menyebabkan terjadinya bencana itu bisa dituntut secara pidana,” ujarnya.
Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Selasa (28/1) mengatakan, selain korban tewas dan mengungsi, tercatat pula ribuan rumah rusak termasuk fasilitas umum seperti saluran irigasi dan sebagainya.
“Jumlah korban akibat bencana di Indonesia khususnya bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor dan puting beliung sejak 1 Januari sampai dengan hari ini tercatat 137 orang tewas dan 1,1 juta jiwa mengungsi dan menderita. Juga menimbulkan kerusakan tercatat 1.234 rumah rusak berat, 273 rumah rusak sedang, dan 2.586 rumah rusak ringan serta kerusakan infrastruktur yang lainnya, seperti jalan, saluran irigasi lahan pertanian, dan lainnya,” ujarnya.
Sutopo menambahkan, kerugian akibat bencana banjir juga mencapai puluhan triliun rupiah mengingat daerah-daerah yang menjadi sentra perekonomian seperti Jakarta, Bekasi dan Karawang terus dilanda banjir. Selain itu banjir juga terjadi di sepanjang Pantai Utara Jawa.
“...seperti, Indramayu, Subang, Pekalongan, Batang, Semarang, Jepara, Kudus dan Pati yang merupakan daerah-daerah yang strategis di dalam penyampaian pasokan pangan maupun kebutuhan-kebutuhan lainnya, dalam hal ini menimbulkan dampak yang cukup besar,” ujarnya.
Jumlah korban jiwa serta kerugian materil akibat banjir dan longsor selama Januari 2014 ini, menurut Sutopo, lebih besar dibandingkan pada Januari 2013. Ancaman banjir dan longsor ini, tambahnya, akan terus berlanjut hingga Maret 2014 di sebagian besar wilayah Indonesia.
Hal itu, katanya, sesuai dengan pola curah hujan di Indonesia yang puncaknya berlangsung sejak Januari hingga Maret, kecuali di wilayah Maluku dan Halmahera yang puncaknya pada periode Juni--Juli 2014. Kondisi demikian akan menambah statistik data bencana di Indonesia, ujarnya.
Tren bencana hidrometeorologi di Indonesia, menurut Sutopo, terus meningkat. Faktor antropogenik atau akibat ulah manusia dan degradasi lingkungan, menurutnya, lebih dominan daripada faktor alam yang menyebabkan banjir dan tanah longsor.
“Banjir dan longsor itu sebenarnya adalah dampak dari apa yang terjadi dengan kondisi lingkungan yang ada. Seperti banjir itu adalah produk dari penggunaan dan pemanfaatan lahan atau kawasan budidaya yang tidak diikuti dengan asas konservasi tanah dan air. Kemudian juga praktik dari pengelolaan banjir yang belum baik. Penanganannya tidak semua ditangani BNPB tetapi juga kementrian lembaga yang memiliki portofolio sesuai dengan tugas pokoknya,” ujarnya.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) memperkirakan ada penambahan angka untuk jumlah korban tewas. Manager Penanganan Bencana Walhi Mukri Friatna kepada VOA mengatakan untuk wilayah Sulawesi Utara dan Jombang Jawa Timur dari data Walhi masih ada 30 orang yang masih hilang akibat banjir longsor.
Mukri berharap untuk ke depannya jumlah korban tewas akibat bencana dapat diminimalisir. Salah satunya yang dapat dilakukan, menurut Mukri, adalah BNPB lebih intensif melakukan pelatihan tanggap bencana. Selain itu, lanjutnya, BNPB dapat menggunakan kewenangannya untuk menuntut secara hukum pihak-pihak yang berkontribusi menyebabkan bencana.
“Ada baiknya BNPB itu menggunakan kewenangannya sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Contohnya adalah setiap pelaku kegiatan baik perorangan, korporasi atau siapapun yang menyebabkan terjadinya bencana itu bisa dituntut secara pidana,” ujarnya.
