Gedung Putih pada Minggu (15/10) mengatakan bahwa pekan mendatang dia berencana untuk mendapatkan persetujuan Kongres atas paket bantuan senjata baru untuk Ukraina dan Israel yang berjumlah lebih dari 2 miliar dollar AS.
Penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan dalam acara "Face the Nation" di jaringan televisi CBS mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan melobi Kongres minggu ini mengenai perlunya paket tersebut disetujui ketika perang di Ukraina yang sudah berlangsung 20 bulan melawan Rusia terus berlanjut tanpa terlihat akan segera berakhir.
Ia juga mengatakan Israel tampaknya akan melancarkan invasi darat ke Gaza sebagai respons atas serangan mendadak yang dilakukan militan Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober.
Biden juga bisa menyertakan dana untuk mendukung Taiwan dan pengawasan migrasi di perbatasan selatan AS dengan Meksiko dengan harapan bisa disetujui.
Chuck Schumer, pemimpin fraksi Mayoritas di Senat dari Partai Demokrat, Minggu (15/10), di Yerusalem setelah bertemu dengan para pejabat Israel mengatakan Senat akan bergerak cepat untuk menyetujui lebih banyak bantuan bagi Israel.
“Kita akan berupaya menyalurkan bantuan ini melalui Senat secepatnya, dan para pemimpin Israel telah menjelaskan kepada kami bahwa mereka membutuhkan bantuan secepatnya,” kata Schumer.
Ia mengatakan termasuk dalam permintaan Israel adalah pencegat tambahan untuk sistem pertahanan rudal Iron Dome, yang telah beroperasi tanpa henti guna menembak jatuh roket-roket Hamas dari Gaza, dan juga amunisi presisi.
Namun, beberapa anggota Kongres AS dari Partai Republik, terutama di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang rentan perpecahan politik, telah menolak bantuan AS yang lebih besar untuk Ukraina.
Hal ini membuat pemerintahan Biden berharap mendapatkan persetujuan Kongres untuk bantuan kepada Kyiv dengan mengaitkannya pada bantuan untuk Israel. Sebaliknya, beberapa anggota Partai Republik telah menolak menggabungkan kedua paket bantuan tersebut, sehingga prospek keseluruhannya menjadi meragukan.
Persetujuan paket bantuan apa pun di DPR dipersulit oleh kekacauan politik yang terjadi pada kaukus Partai Republik yang mayoritas setelah Ketua DPR Kevin McCarthy digulingkan oleh faksi kecil anggota Kongres sayap kanan hampir dua minggu lalu dan partai itu belum dapat menyetujui penggantinya. Tanpa adanya ketua di DPR, tidak ada tindakan yang bisa diambil terhadap undang-undang apa pun.
Kandidat terdepan saat ini untuk jabatan ketua, anggota Kongres Jim Jordan dari Ohio, telah memenangkan dukungan dari McCarthy dan mantan presiden Donald Trump dan dari kaukus Partai Republik di DPR. Meski begitu, ia masih kekurangan dukungan untuk mencapai 217 suara mayoritas yang dibutuhkan dalam pemungutan suara penuh di DPR. [my/lt]
Forum