Tautan-tautan Akses

Biden Dilaporkan Sedang Pertimbangkan Usulan untuk Mereformasi Mahkamah Agung AS 


Seorang pendukung anti-aborsi yang mengenakan topi Make America Great Again berada di antara kumpulan aktivis hak aborsi yang menggelar aksi di luar gedung Mahkamah Agung AS di Washington, pada 24 Juni 2024. (Foto: Reuters/Nathan Howard)
Seorang pendukung anti-aborsi yang mengenakan topi Make America Great Again berada di antara kumpulan aktivis hak aborsi yang menggelar aksi di luar gedung Mahkamah Agung AS di Washington, pada 24 Juni 2024. (Foto: Reuters/Nathan Howard)

Presiden AS Joe Biden sedang mempertimbangkan usulan untuk mereformasi Mahkamah Agung AS, demikian dilaporkan media Amerika Serikat pada hari Selasa (16/7), termasuk kemungkinan untuk memberlakukan batas masa bakti dan kode etik baru untuk majelis hakim yang saat ini didominasi hakim berhaluan konservatif.

Mahkamah Agung AS, yang mayoritas berhaluan konservatif dengan perbandingan 6:3, telah mengakibatkan sejumlah kekalahan besar bagi prioritas isu Partai Demokrat dalam beberapa tahun belakangan, terutama dengan mencabut hak aborsi di tingkat nasional. Biden pun semakin sering menyuarakan ketidaksetujuannya.

Tahun ini, majelis hakim MA mengurangi kewenangan lembaga-lembaga federal, kemudian pada bulan Juli juga mengeluarkan putusan yang mendukung sebagian klaim kekebalan hukum mantan Presiden Donald Trump.

Biden, yang berupaya terpilih kembali dalam pilpres pada November mendatang melawan Trump, sebelumnya menolak seruan untuk merombak atau mereformasi pengadilan tinggi beranggotakan sembilan hakim yang ditunjuk seumur hidup, termasuk tiga di antaranya yang diajukan oleh pendahulunya, Trump.

Namun sikap itu mungkin berubah, menurut beberapa laporan media AS, yang mengutip sumber anonim yang mengetahui rencana tersebut.

Belum jelas pakah Biden akan mendukung langkah-langkah reformasi MA dalam waktu dekat atau pada masa pemerintahannya yang kedua seandainya ia terpilih kembali dalam pilpres nanti, demikian dilaporkan New York Times.

Yang jelas, langkah-langkah yang dilaporkan sedang dipertimbangkan Biden – termasuk dukungan untuk mengamandemen konstitusi untuk membatalkan putusan MA terkait kekebalan presiden – akan membutuhkan dukungan bipartisan Kongres AS, yang hampir pasti tidak akan diperolehnya.

Di tengah berbagai kekalahan hukum yang diterima Partai Demokrat dari Mahkamah Agung, pengadilan tertinggi di AS itu baru-baru ini juga terjerat skandal etika.

Hakim konservatif Samuel Alito dan Clarence Thomas menolak mundur dari penanganan kasus-kasus tentang pemilu 2020, meski bendera-bendera yang terafiliasi dengan klaim keliru Trump soal kecurangan pemilu ditemukan dalam kondisi dikibarkan di luar kediaman Alito, sementara istri Thomas terlibat dalam upaya Trump untuk membatalkan hasil pemilu empat tahun lalu. [rd/rs]

Forum

XS
SM
MD
LG