Calon presiden dari Partai Demokrat AS Joe Biden mengatakan jika terpilih, ia akan membentuk komisi bipartisan yang terdiri dari para ilmuwan untuk meninjau reformasi peradilan federal.
Biden menyebut peradilan federal "tidak berfungsi dengan baik", dan mengatakan bahwa ada alternatif untuk dipertimbangkan selain memperluas Mahkamah Agung.
Biden, yang menantang Presiden dari Partai Republik Donald Trump dalam pemilihan 3 November, menyampaikan komentar itu dalam sebuah wawancara dengan program CBS, "60 Minutes", yang ditayangkan akhir pekan ini. Kutipan wawancara itu dirilis pada Kamis (22/10).
Mantan wakil presiden itu mengatakan ia akan membentuk komisi bipartisan yang terdiri dari para ilmuwan konstitusi termasuk dari Partai Demokrat, Republik, liberal dan konservatif untuk meninjau peradilan AS.
"Saya akan meminta mereka kembali kepada saya setelah 180 hari, dengan rekomendasi tentang bagaimana mereformasi sistem pengadilan karena sudah tidak berfungsi, cara penanganannya, dan ini bukan mengenai perluasan Mahkamah Agung," lanjut Biden.
"Ada sejumlah alternatif di luar perluasan Mahkamah Agung," kata Biden.
Sebagian pendukung aliran kiri telah melontarkan gagasan untuk menambah jumlah hakim Mahkamah Agung dari sembilan saat ini jika Biden menang untuk menghadapi condongnya MA ke aliran kanan sehubungan dengan tindakan Senat Partai Republik pada 2016 dan sekarang. Partai Republik mengecam gagasan itu sebagai "perluasan MA".
Biden pekan lalu mengatakan ia "tidak suka" perluasan pengadilan, tetapi pilihannya tetap terbuka. Jumlah hakim telah ditetapkan undang-undang sebanyak sembilan selama lebih dari satu abad. Usulannya untuk komisi itu memungkinkan Biden untuk tidak memberi jawaban pasti tentang perluasan MA sebelum pemilu. [my/pp]
