Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau pemerintah daerah untuk tidak lagi memberikan toleransi terhadap pembukaan lahan pertanian dengan cara membakar karena dapat menyebabkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Karena api tidak akan mengenal bahwa ini diizinkan atau tidak diizinkan. Kalau pemerintah daerah memberikan toleransi, nanti dampak kebakaran yang lebih besar akan terjadi,” kata Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam diskusi Waspadai Dampak El Nino yang digelar Forum Merdeka Barat 9, Senin (31/7).
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memproyeksikan Indonesia akan dihantui fenomena El Nino sepanjang tahun ini, dengan titik puncak diperkirakan jatuh pada Agustus dan September. El Nino tersebut diperkirakan akan mengakibatkan kemarau yang sangat potensial memantik terjadinya karhutla.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, menggarisbawahi bahwa pelarangan pembukaan lahan dengan cara membakar harus disertai solusi. Hal tersebut dianggap perlu untuk memastikan masyarakat tetap dapat mengolah lahan pertanian mereka yang berada di kawasan rawa gambut.
“Kan tidak semua petani punya traktor, atau dengan cara tidak membakar. Kan tidak semua lahan yang bisa dilakukan dengan cara tidak membakar, tapi daerah-daerah yang harus tetap dengan cara membakar itu harus diintervensi dengan kebijakan atau dengan penyiapan sarana prasarana oleh pemerintah,” jelas Kisworo dihubungi dari Palu, Minggu (30/7).
Menurut Kisworo, pemerintah dan aparat keamanan dapat terlibat untuk membantu petani untuk membuka lahan pertanian secara bergotong royong, sehingga dapat mencegah kegiatan membuka lahan dengan cara membakar.
“Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat-red) yang dari kepolisian ikut membantu. Aparat yang lain juga ikut membantu daripada nanti pada saat terjadi karhutla, semuanya turun memadamkan,” kata Kisworo.
Kalsel Siaga Darurat Bencana Karhutla
Kalimantan Selatan telah menetapkan status siaga darurat bencana kebakaran hutan dan lahan mulai 22 Mei 2023 hingga 15 November 2023. Berdasarkan data BNPB, jumlah titik api yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 1.552 titik dalam kurun 24 Juni hingga 24 Juli 2023.
Menghadapi potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan yang cukup tinggi di Kalsel, BNPB telah menurunkan dua helikopter patroli dan dua helikopter water bombing. Selain Kalimantan Selatan, lima provinsi lain yang juga menetapkan status siaga darurat bencana karhutla telah menerima dukungan 31 helikopter untuk menunjang operasi penanganan melalui udara. Kelima provinsi tersebut adalah Riau, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat dan Jambi.
Suharyanto mengatakan BNPB telah melakukan sejumlah upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi potensi bencana karhutla di enam provinsi prioritas, yaitu dengan memberikan dukungan sarana prasarana operasi darat berupa logistik dan perlengkapan pemadaman darat, dukungan teknologi modifikasi cuaca serta integrasi aplikasi pemantauan karhutla. [yl/ah]
Forum