Kepala Pusat Data Informasi dan Hubungan Kemasyarakatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di kantornya Senin (20/6) menjelaskan bahwa hingga pukul delapan pagi Senin ini banjir dan longsor di 16 kabupaten/kota telah mengakibatkan 43 orang meninggal, 19 hilang, dan 14 lainnya luka. Sebagian besar korban tewas dan hilang berada di Kabupaten Purworejo.
Sutopo mengatakan bencana banjir dan longsor itu terjadi di kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Tegal, Sragen, Purbalingga, Banyumas, Sukoharjo, Kebumen, Wonosobo, Pemalang, Klaten, Magelang, Wonogiri, Cilacap, Karanganyar, dan Kota Solo. Tim SAR gabungan yang berjumlah 200 orang tambahnya sekarang ini terus melakukan pencarian korban hilang yang tertimbun longsor.
Dia mengatakan kondisi tanah yang labil dan potensi longsor susulan masih tinggi jika hujan di bagian hulu.
"Daerah paling parah terjadi longsor tiga kabupaten, yaitu Purworejo, Banjarnegara, dan Kebumen, secara alamiah tiga kabupaten ini merupakan daerah rawan longsor. Kemudian tiga daerah mengalami banjir masif, Kabupaten Kendal, Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo," ungkap Sutopo.
Lebih lanjut Sutopo mengatakan daerah longsor yang terjadi di Purworejo, Kebumen dan Banjarnegara merupakan daerah rawan sedang hingga tinggi longsor. Adanya pemicu hujan lebat lanjutnya menyebabkan longsor.
Sutopo menjelaskan sejak Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melansir peringatan dini bakal terjadi hujan lebat pada 17-20 Juni di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, dan Papua, BNPB sudah meyakini bakal terjadi banjir dan longsor.
Sutopo menyatakan perlu adanya upaya mitigasi struktural dan non struktural untuk melindungi masyarakat dari bahaya longsor. Hingga kini, Sutopo menerangkan fokus kerja adalah pencarian orang. Sedangkan program relokasi terhadap masyarakat yang rumahnya hancur dan tinggal di lokasi rawan akan dibicarakan dengan kepala daerah masing-masing.
Sutopo mengatakan sampai saat ini Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo belum menetapkan skala bencanya menjadi bencana provinsi karena bupati/wali kota masih sanggup menangani bencana ini, meski bantuan ada dari pusat maupun provinsi.
"Fungsi kepala daerah sebagai penanggung jawab tetap berada di depan. Jadi gubernur tidak mengambil alih, BNPB tidak mengambil alih penanganan. Fungsi kita adalah memperkuat BPBD dalam pendanaan, logistik, manajerial, maupun tertib administrasi," tambahnya.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Sosial bakal memberikan santunan Rp 2 juta bagi keluarga dari tiap korban meninggal dalam musibah banjir dan longsor melanda 16 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. [fw/em]
