Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi menemukan kurang lebih 17 juta Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang bermasalah. Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djojohadikusumo, menjelaskan sebenarnya pihaknya sudah melaporkan hal tersebut kepada KPU dari Desember tahun lalu. Terakhir, Hashim datang lagi ke KPU hari Jumat lalu (29/3) untuk menanyakan permasalahan ini. Namun jawaban yang diberikan oleh KPU dianggapnya tidak memuaskan.
Ditambahkannya, cara KPU menyelesaikan permasalahan DPT bermasalah ini dinilainya tidak akan cukup untuk menyelesaikan problematika ini, apalagi pilpres dan pileg sudah di depan mata.
“Kami sudah sampaikan sudah cukup lama, by name by address, dan mereka melakukan random sampling. Terus terang saja kami sampaikan hari Jumat waktu itu kami tidak puas dengan cara mereka, karena kami sudah ada data dimana ada pemilih siluman. Kami sudah sampaikan, tapi mereka pilih cara lain. Kami bilang loh, ini kan sudah ada bukti, sudah ada jelas, di mana, mohon diverifikasi dan dibersihkan, kan begitu. Sampai hari Jumat kemarin, mereka pilih cara lain," ujar Hasyim dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin (1/4).
Ia menambahkan, "Sebetulnya kami tidak puas, kenapa tempat-tempat yang jelas sudah ada data siluman kenapa tidak diperiksa langsung, by name by addres, alamatnya, TPS nya, kampungnya, desanya sudah jelas, kenapa mereka pilih cara lain, ya mereka ada cara lain, tapi kami tidak puas.”
Oleh karena itu Hashim meminta KPU dan juga pihak-pihak yang terkait untuk segera menghapus DPT yang tidak valid tersebut.
Berdasarkan UU Pemilu, DPT Pemilu sedianya secara definitif sudah ditetapkan pada pertengahan Maret lalu, namun BPN Prabowo-Sandi mengatakan masih memberikan toleransi kepada KPU dan Dukcapil Kemendagri untuk segera bisa menyelesaikan permasalahan ini, demi terciptanya demokrasi serta pemilu yang jujur, bersih dan adil.
Hashim Sayangkan Sikap TKN yang Tak Lakukan Apapun untuk Dorong Perbaikan DPT
Adik kandung Prabowo Subianto ini juga menyayangkan sikap TKN Jokowi-Maruf yang tidak bertindak apa pun, padahal ini untuk kepentingan semua bangsa dan negara. Ia khawatir masalah ini tidak tertangani dengan baik, apalagi yang menjadi Menteri Dalam Negeri adalah Tjahjo Kumolo, yang notabene berasal dari PDIP, yang dinilainya bisa saja untuk tidak netral.
“Kita kan sudah beri waktu kepada KPU dan Dukcapil untuk pembersihan. Ini sudah dari 15 Desember. Ini bukan hal baru, dan ini sudah melampaui tanggal 17 Maret, UU mengharuskan definitive 17 Maret, sampai sekarang belum selesai, dengan segala macam alasan belum selesai, Ini kan sudah berapa triliun rupiah dikeluarkan oleh negara dan kita sebagai wajib pajak kita bayar mahal-mahal untuk sistem yang sekarang ini kita temukan, yang rentan. Saya kira kita harus pertanyakan! Kami dari BPN berikan toleransi, berikan waktu kepada pihak pemerintah untuk melakukan pembersihan, Kita minta nama-nama yang tidak valid dihapus dari DPT, dan konsekuensinya adalah pidana. Pejabat yang berwenang untuk hal ini, kalau mereka tidak telusuri sesuai temua dari masyarakat, termasuk kami, itu mereka akan hadapi gugatan pidana,” papar Hashim.
Amien Rais Isyaratkan Kerahkan Massa Jika Soal DPT Tak Kunjung Selesai
Dalam kesempatan yang sama Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memperingatkan kepada KPU dan semua pihak terkait agar bisa menyelesaikan hal tersebut. Amien juga menegaskan kalau memang terbukti KPU melakukan kecurangan dan menguntungkan salah satu pihak, maka Amien mengisyaratkan untuk mengerahkan massa besar-besaran nantinya.
“Nah saya tidak ingin melihat bangsa ini terguncang karena ada sebuah lembaga yang membusukkan dirinya untuk kemudian menyodorkan sebuah DPT abal-abal sehingga membuat marah sebagian rakyat yang sadar bahwa ini abal-abal. Sesuatu yang penuh dengan fraudulent voter. Nah karena itu saya sesungguhnya kan mengambil cara yang semacam shock therapy. Saya katakan awas lho kalo rakyat merasa ada pengibulan, secara masif terukur dan sistematis, kesimpulannya bahwa election fraud, palsu, itu enggak usah dipake lagi. Kalau begitu kan berarti terjadi social revolt. Kalau revolusi kan terlalu jauh ya. People power ini adalah vox populi vox dei. Suara rakyat suara tuhan. Jangan diremehkan,” tegas Amien.
TKN Jokowi-Ma’ruf: Kami Percaya Penuh pada KPU
Menanggapi hal ini, kepada VOA, juru bicara TKN Jokowi-Maruf Irma Suryani Chaniago menyatakan, pihaknya menyerahkan permasalahan ini kepada KPU, sebagai penyelenggara pemilu. Ia pun membantah kalau pihaknya tidak melakukan upaya apapun terkait masalah ini, karena sudah mendorong KPU agar segera menyelesaikan masalah DPT ini agar tidak menjadi masalah di kemudian hari mengingat hal ini akan merugikan kedua kubu yang sedang bertarung. Namun sesuai dengan UU yang berlaku pihaknya pun percaya sepenuhnya kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu untuk bisa mengatasi hal tersebut.
“Kita hanya boleh bilang kepada mereka, diselesaikan agar anda tidak dikatakan tidak jujur, agar anda dikatakan independen, agar dikatakan bahwa anda menyelesaikan tugas anda penyelenggara dengan baik. Kalau tidak yang kena resikonya kan mereka juga. Kalau TKN apa urusannya? Kita bukan penyelenggara pemilu, malah kalau kita sampai ke dalam-dalam nanti kita dicurigai lagi, dikira nanti mau intervensi, kita kan serba salah sebagai petahana,” jelas Irma.
Irma Chaniago Sayangkan Pernyataan Amien Rais soal Ancaman Pengerahan Massa
Sedangkan terkait pernyataan Amien Rais yang ingin melakukan pengerahan massa, Irma menyayangkan hal tersebut keluar dari mulut seorang tokoh bangsa. Menurutnya, seorang tokoh seperti Amien Rais tidak sepatutnya menyampaikan hal-hal yang dikhwawatirkan bisa mengadu domba masyarakat nantinya.
“Sebagai tokoh bangsa jangan menghadap-hadapkan rakyat dengan rakyat. Kita kan punya aturan sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Punya regulasi. Kalau kita memang sudah gak percaya, ya bubarin aja negara ini. Terus apa hak dia untuk mengatakan hal tersebut, kan gak boleh juga seperti itu. Harusnya sebagai tokoh bangsa, beliau itu mempersatukan rakyat Indonesia, di bawah Pancasila, UUD 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Bukan malah mencerai beraikan dengan kecurigaan, dengan ujaran kebencian, dengan sara, udah deh cukup,” jelas Irma.
BPN Prabowo-Sandi menemukan DPT bermasalah yaitu file data tidak wajar dengan berkode khusus sebanyak 17,5 juta. Data tersebut adalah misteri DPT yang bertanggal lahir 01/07, 31/12 dan 01/01 disejumlah TPS di berbagai daerah. (gi/em)
