Badan Pusat Statistik (BPS) RI merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018. Kepala BPS Kecuk Suhariyanto mengatakan angka IDI mengalami peningkatan tipis 0,28 poin dari tahun 2017 menjadi 72,39.
“IDI pada tahun 2018 adalah sebesar 72,39. Kalau kita bandingkan dengan posisi IDI tahun 2017, berarti tahun 2018 IDI mengalami perbaikan meskipun naiknya hanya sebesar 0,28 tetapi disana menunjukkan adanya peningkatan,” ungkap Suhariyanto dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta, Senin (29/7).
Suhariyanto menjelaskan, pergerakan IDI diantarannya dipengaruhi oleh perkembangan tiga aspek yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik dan lembaga demokrasi. Dari kesemua itu, hanya aspek lembaga demokrasi yang mengalami peningkatan signifikan yaitu naik 2,76 poin (dari 72,49 poin menjadi 75,25 ). Hal ini kata Suhariyanto karena adanya kegiatan kaderisasi yang intensif dilakukan oleh partai politik peserta pemilu.
Aspek kebebasan sipil mengalami penurunan sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46) sementara aspek hak-hak politik menurun 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79).
Dari penurunan tersebut, kata Suharyanto, yang perlu menjadi perhatian utama adalah aspek kebebasan sipil, karena didalamnya ada indikasi ancaman atau penggunaan kekerasan. Menurut Suhariyanto, hal ini terjadi karena pemilu 2019 yang diakuinya cukup panas, sehingga berita bohong pun merajarela terutama di berbagai daerah.
“Kita harus mengakui bahwa pelaksanaa pemilu 2019 ini agak panas, terutama karena munculnya hoaks yang tidak bertanggung jawab, sehingga di lapisan bawah pun terjadi friksi-friksi ya, yang menurut saya agak di luar kepantasan. Ke depan saya pikir kita gak boleh lagi terpecah-pecah seperti itu karena demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah tapi masyarakat dan juga seluruh pihak lainnya, jadi harapan ke depan kita lebih bersatu , bagaimana bangsa ini menjadi lebih solid untuk membangun ekonomi dan sosial,”paparnya.
Selain itu, ada beberapa indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah “PR” bagi semua pihak yang masuk dalam kategori buruk (di bawah 60) yaitu diantaranya keterwakilan perempuan pada anggota DPRD, peran DPRD dalam memberikan masukan kepada Pemda dan transparansi dari APDB yang harus dilakukan lebih transparan oleh daerah.
Meskipun ada aspek, variable dan indikator IDI yang masih belum membaik, Suhariyanto mengatakan dari tahun ke tahun perjalanan demokrasi di Indonesia membaik. Hal ini terlihat dari skor IDI dari tahun 2009 sampai 2018 yang nilainya selalu berada pada kisaran 60-80 yang artinya demokrasi Indonesia sejak tahun 2009 sampai dengan 2018 berada kategori sedang. Ia memaparkan ada fenomena menarik, bahwa antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 nilai IDI masih berada di bawah angka 70, tetapi sejak tahun 2014 sampai 2018 angkanya sudah berada di atas 70.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam Wawan Kustiawan menyoroti adanya peningkatan ancaman kekerasan terhadap masyarakat dalam IDI 2018 ini. Ke depan untuk meminimalisir hal tersebut pihaknya sudah membuat berbagai regulasi yang salah satunya diatur dalam PP no 2 tahun 2015 tentang penanganan konflik sosial, yang mana kalau itu diikuti oleh Pemda, SKPD tentunya akan terjadi penurunan. Namun, kata Wawan kuncinya tetap berada di masyarakat itu sendiri.
“Tetapi kuncinya adalah masyarakat sendiri yang tidak arogan dalam merealisasikan kebebasan berkumpul dan berserikat tadi. Yang sekarang terjadi di daerah bukan masyarakat dengan aparat, tetapi masyarakat dengan masyarakat. itu yang terjadi. Kemarin terjadi pemilu serentak 2019, tetapi kami punya kebijakan tadi, regulasi sudah kita buat, aturan sudah dibuat, cuma kembali lagi pada kesadaran masyarakat dalam kehidupan berdemokrasi.,” ujar Wawan.
Direktur Politik dan Komunikasi Bappenas Wariki Sutikno mengatakan untuk mengatasi peningkatan ancaman kekerasan di masyarakat, perlu ada usaha pembekalan pendidikan politik bagi masyarakat. Bappenas sendiri kata Wariki akan memprioritaskan program pendidikan politik di kalangan masyarakat dalam rencana pemerintah ke depan.
“Ancaman kekerasan masyarakat, masalah keyakinan kalau kebebasan berkumpul dan berpendapat tidak, tapi khususnya di gender, jadi program-program ke depan untuk masalah seperti ini pendidikan politik itu penting, jadi program pendidikan politik akan terus mendapat perhatian, karena dengan pendidikan politik itu kita bisa berinteraksi bisa berkonsultasi, bertukar pikiran, dan kadang-kadang karena ketidaktahuan saja, hal ini dilakukan oleh masyarakat, sehingga terjadi kekerasan terhadap warga masyarakat lain atau mungkin gender tertentu,” ungkap Wariki.
Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek, 11 variabel, dan 28 indikator demokrasi.
Metodologi penghitungan IDI menggunakan empat sumber data yaitu analisa surat kabar lokal, kajiandokumen seperti perda dan pergub, diskusi dan dan wawancara mendalam. [gi/ab]
