Organisasi HAM dan kantor-kantor berita melaporkan sejumlah orang Rohingya tewas dalam tindakan keras pasukan keamanan yang memicu pernyataan keprihatinan kedutaan besar Amerika.
Detil insiden 14 Januari pagi itu masih belum jelas. Menurut penduduk setempat, mereka secara tidak adil ditarget aparat keamanan, lalu digusur dari rumah oleh massa. Tetapi pemerintah menegaskan, seorang petugas polisi diculik penduduk desa, dan kemudian mungkin dibunuh.
Sejak itu, organisasi-organisasi HAM telah mewawancara orang-orang yang mengatakan sebanyak 60 orang, hampir semua dari etnis Rohingya, tewas ketika pasukan keamanan dan orang-orang desa etnis Rakhine membalas penculikan itu. Pemerintah mengatakan, orang-orang Rohingya itu masih hidup tetapi lari dari desa mereka setelah kematian polisi itu.
Juru bicara kepresidenan Ye Htut mengatakan penduduk desa tampaknya membesar-besarkan berita itu karena mereka bersalah membunuh seorang petugas polisi.
"Tidak seorang pun, kecuali sersan polisi itu, yang hilang dalam insiden itu. Itu sebabnya kami berusaha menemukan jasadnya dan mencari pelaku kejahatan itu. Tidak ada warga sipil dari Rakhine atau Rohingya yang hilang dalam insiden itu, karena polisi menahan diri untuk menembak tidak melepaskan tembakan dalam kerusuhan itu dan hanya mundur dari desa itu," kata Htut.
Amerika dan pemerintah negara-negara lain telah mendesak pemerintah Myanmar agar menyelidiki dugaan kematian dan pelanggaran terhadap penduduk desa. Ye Htut menyatakan pemerintah berencana menyelidiki kematian sersan polisi itu.
Kepada VOA, anggota parlemen dari wilayah itu Shwe Maung mengatakan ia mendapat banyak laporan yang saling bertentangan tentang apa yang terjadi, tetapi sebagian menunjukkan, insiden kekerasan dan penjarahan itu memang terjadi. Ia mengatakan ia belum bisa melakukan perjalanan ke desa itu, dan mengandalkan laporan dari penduduk setempat.
Peneliti senior mengenai Myanmar pada organisasi HAM Human Rights Watch, David Mathieson, kepada wartawan dalam jumpa pers hari Selasa di Bangkok, mengatakan kesimpangsiuran mengenai apa yang terjadi adalah akibat langsung kebijakan pemerintah.
"Banyak hal mereka sembunyikan. Mereka menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan di Maundgaw dan Buthitaung selama puluhan tahun. Ini adalah satu lagi episode sedih dalam apa yang kami ketahui telah berlangsung selama 30 tahun. Mereka pada dasarnya menyandera orang di desa itu dan sengaja membiarkan orang di sana dalam keadaan yang begitu menyedihkan sehingga mereka akan pergi," ungkap Mathieson.
Mathieson mengatakan peneliti percaya, bentrokan itu memang terjadi, tetapi mereka masih berusaha mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dan berapa banyak orang meninggal. (Gabrielle Paluch/VOA).
Detil insiden 14 Januari pagi itu masih belum jelas. Menurut penduduk setempat, mereka secara tidak adil ditarget aparat keamanan, lalu digusur dari rumah oleh massa. Tetapi pemerintah menegaskan, seorang petugas polisi diculik penduduk desa, dan kemudian mungkin dibunuh.
Sejak itu, organisasi-organisasi HAM telah mewawancara orang-orang yang mengatakan sebanyak 60 orang, hampir semua dari etnis Rohingya, tewas ketika pasukan keamanan dan orang-orang desa etnis Rakhine membalas penculikan itu. Pemerintah mengatakan, orang-orang Rohingya itu masih hidup tetapi lari dari desa mereka setelah kematian polisi itu.
Juru bicara kepresidenan Ye Htut mengatakan penduduk desa tampaknya membesar-besarkan berita itu karena mereka bersalah membunuh seorang petugas polisi.
"Tidak seorang pun, kecuali sersan polisi itu, yang hilang dalam insiden itu. Itu sebabnya kami berusaha menemukan jasadnya dan mencari pelaku kejahatan itu. Tidak ada warga sipil dari Rakhine atau Rohingya yang hilang dalam insiden itu, karena polisi menahan diri untuk menembak tidak melepaskan tembakan dalam kerusuhan itu dan hanya mundur dari desa itu," kata Htut.
Amerika dan pemerintah negara-negara lain telah mendesak pemerintah Myanmar agar menyelidiki dugaan kematian dan pelanggaran terhadap penduduk desa. Ye Htut menyatakan pemerintah berencana menyelidiki kematian sersan polisi itu.
Kepada VOA, anggota parlemen dari wilayah itu Shwe Maung mengatakan ia mendapat banyak laporan yang saling bertentangan tentang apa yang terjadi, tetapi sebagian menunjukkan, insiden kekerasan dan penjarahan itu memang terjadi. Ia mengatakan ia belum bisa melakukan perjalanan ke desa itu, dan mengandalkan laporan dari penduduk setempat.
Peneliti senior mengenai Myanmar pada organisasi HAM Human Rights Watch, David Mathieson, kepada wartawan dalam jumpa pers hari Selasa di Bangkok, mengatakan kesimpangsiuran mengenai apa yang terjadi adalah akibat langsung kebijakan pemerintah.
"Banyak hal mereka sembunyikan. Mereka menyembunyikan apa yang telah mereka lakukan di Maundgaw dan Buthitaung selama puluhan tahun. Ini adalah satu lagi episode sedih dalam apa yang kami ketahui telah berlangsung selama 30 tahun. Mereka pada dasarnya menyandera orang di desa itu dan sengaja membiarkan orang di sana dalam keadaan yang begitu menyedihkan sehingga mereka akan pergi," ungkap Mathieson.
Mathieson mengatakan peneliti percaya, bentrokan itu memang terjadi, tetapi mereka masih berusaha mempelajari apa yang sebenarnya terjadi dan berapa banyak orang meninggal. (Gabrielle Paluch/VOA).
