Surat kabar-surat kabar yang memuat foto pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi dulu dilarang, tetapi sekarang agak lumrah di Rangoon. Tetapi, undang-undang yang telah berusia 50 tahun itu, peninggalan era sosialis, masih berlaku.
Pada lokakarya baru-baru ini mengenai kebebasan pers, Ye Htut dari Kementerian Penerangan membenarkan adanya penyensoran, tetapi menjanjikan pencabutannya menjelang akhir tahun ini.
Ia mengatakan, “Kami ingin mempertahankan stabilitas dan ketertiban di negara kami. Dalam pemerintahan sebelumnya sebelum tahun 1962 ada kebebasan pers di negara kami. Tetapi, itu ternyata tidak memberi informasi kepada rakyat, dan justru mengakibatkan krisis.”
Kelompok-kelompok media di pengasingan juga hadir dalam lokakarya itu. Bagi sebagian orang, itu adalah kunjungan pertama ke negara asal mereka dalam 23 tahun. Toe Zaw Latt, kepala biro Suara Demokrasi Birma, mengatakan, “Kemarin, Menteri Penerangan hadir. Ia secara terbuka mengatakan pemerintah bersedia berubah dan melakukan reformasi, yang sangat membesarkan hati. Ia mengatakan peran negara dalam perkembangan media adalah mempermudah, bukannya menguasai. Ini benar-benar merupakan pernyataan yang mengagumkan dari partai yang bertanggung jawab.”
Walaupun para redaktur dan wartawan telah memperkirakan berakhirnya penyensoran, kebebasan yang baru ditemukan itu disertai oleh ketidakpastian dalam pasar yang kompetitf bagi para penerbit seperti Ross Dunkley dari majalah mingguan berbahasa Inggeris, The Myanmar Times.
“Situasinya akan sangat gawat. Surat kabar-surat kabar baru akan bermunculan, dan kemudian, saya bayangkan, dalam tahun pertama sedikitnya 100 penerbitan akan mati,” paparnya.
Sebagian topik masih peka, seperti pembentukan serikat pekerja. Minggu lalu, sebuah berita di majalah Myanmar Times tentang pertemuan perdana dari apa yang akan menjadi serikat wartawan independen baru di Birma, disensor.
Surat kabar, seperti the New Light of Myanmar, diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi, dengan undang-undang baru bisa berarti akan muncul harian-harian independen setiap harinya untuk pertama kali sejak 1962.
Pemerintah masih merancang konstitusinya, dan masih belum jelas apa yang akan menggantikan kementerian penerangan sebagai badan pengatur independen.
Berakhirnya penyensoran dan persaingan yang meningkat akan membawa perubahan besar bagi industri media Birma, dan bagi konsumen berita di negara itu.
Pada lokakarya baru-baru ini mengenai kebebasan pers, Ye Htut dari Kementerian Penerangan membenarkan adanya penyensoran, tetapi menjanjikan pencabutannya menjelang akhir tahun ini.
Ia mengatakan, “Kami ingin mempertahankan stabilitas dan ketertiban di negara kami. Dalam pemerintahan sebelumnya sebelum tahun 1962 ada kebebasan pers di negara kami. Tetapi, itu ternyata tidak memberi informasi kepada rakyat, dan justru mengakibatkan krisis.”
Kelompok-kelompok media di pengasingan juga hadir dalam lokakarya itu. Bagi sebagian orang, itu adalah kunjungan pertama ke negara asal mereka dalam 23 tahun. Toe Zaw Latt, kepala biro Suara Demokrasi Birma, mengatakan, “Kemarin, Menteri Penerangan hadir. Ia secara terbuka mengatakan pemerintah bersedia berubah dan melakukan reformasi, yang sangat membesarkan hati. Ia mengatakan peran negara dalam perkembangan media adalah mempermudah, bukannya menguasai. Ini benar-benar merupakan pernyataan yang mengagumkan dari partai yang bertanggung jawab.”
Walaupun para redaktur dan wartawan telah memperkirakan berakhirnya penyensoran, kebebasan yang baru ditemukan itu disertai oleh ketidakpastian dalam pasar yang kompetitf bagi para penerbit seperti Ross Dunkley dari majalah mingguan berbahasa Inggeris, The Myanmar Times.
“Situasinya akan sangat gawat. Surat kabar-surat kabar baru akan bermunculan, dan kemudian, saya bayangkan, dalam tahun pertama sedikitnya 100 penerbitan akan mati,” paparnya.
Sebagian topik masih peka, seperti pembentukan serikat pekerja. Minggu lalu, sebuah berita di majalah Myanmar Times tentang pertemuan perdana dari apa yang akan menjadi serikat wartawan independen baru di Birma, disensor.
Surat kabar, seperti the New Light of Myanmar, diterbitkan oleh pemerintah. Tetapi, dengan undang-undang baru bisa berarti akan muncul harian-harian independen setiap harinya untuk pertama kali sejak 1962.
Pemerintah masih merancang konstitusinya, dan masih belum jelas apa yang akan menggantikan kementerian penerangan sebagai badan pengatur independen.
Berakhirnya penyensoran dan persaingan yang meningkat akan membawa perubahan besar bagi industri media Birma, dan bagi konsumen berita di negara itu.
