Burundi mengatakan tidak ada kebenaran dalam tuduhan yang diusut dalam rancangan laporan PBB bahwa tentara Burundi saat itu dan sekelompok bekas pemberontak melakukan pelanggaran HAM di negara tetangganya – Kongo – antara tahun 1993 dan 2003.
Juru Bicara Pemerintah Phillippe Nzobonariba hari Rabu mengatakan tentara dan pemberontak sibuk bertempur satu sama lain di wilayah Burundi, dan tidak pernah bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan lainnya untuk berperang di DRC (Kongo).
Phillippe Nzobonariba mengatakan Pemerintah Burundi telah mengirim surat protes ke Sekjen PBB Ban Ki-Moon. Surat tersebut meminta agar Burundi dicoret dari daftar negara-negara yang terlibat kejahatan atas kemanusiaan selama konflik Kongo.
Rancangan laporan PBB yang bocor ke media bulan lalu, juga menuduh tentara Rwanda melakukan genosida atau pemusnahan massal di Kongo pada tahun 1996 dan 1997.
Kantor Urusan Hak Asasi Manusia PBB menunda publikasi laporan tersebut satu bulan untuk memberikan waktu bagi “negara-negara yang bersangkutan” memberikan komentar.