Guru besar Pulmonologi dan Ilmu Kedokteran Respirasi di Universitas Indonesia Menaldi Rasmin meminta pemerintah menyediakan rumah sakit khusus yang menangani corona di seluruh kabupaten dan kota. Kata dia, hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan corona ke tenaga medis dan masyarakat luas.
Menurutnya, pencampuran pasien corona dengan pasien lainnya akan memperluas penularan corona dan jumlah korban meninggal akibat corona seperti yang terjadi saat ini.
"Saya sudah lelah melihat begitu banyak dokter, bahkan dokter gigi yang tidak ada urusan dengan Covid-19 juga menjadi korban. Saya sedih untuk melihat perawat yang meninggal karena harus merawat pasien COVID-19," tutur Menaldi Rasmin dalam diskusi online "Pandemi Belum Tamat, Banyak Dokter Telah Wafat" pada Sabtu (25/7).
Menaldi menambahkan rumah sakit khusus tersebut harus menjalankan protokol penanganan corona secara penuh dalam operasional. Semisal dengan menggunakan alat pelindung diri (APD) dengan kualitas terbaik dan pekerjanya di bawah 60 tahun.
Sedangkan, untuk rumah sakit yang tidak menangani pasien corona dapat menggunakan APD yang berbeda dengan rumah sakit khusus. Dengan demikian, kata dia, penanganan terhadap corona dapat lebih efisien dibandingkan sekarang dimana pasien corona dan pasien umum masih dicampur dalam rumah sakit yang sama.
"Saya harus menyatakan bahwa RS Persahabatan, RSPI Sulianti Saroso yang ditunjuk sebagai RS COVID-19, tidak ada dokter dan perawat yang menjadi korban. Ini bukti, semua yg bekerja di rumah sakit itu, dari masuk sampai pulang, dia tahu bekerja di rumah sakit merah," tambahnya.
Menurutnya, pemerintah bisa menggunakan barak militer atau pesantren jika tidak ada rumah sakit yang dapat dijadikan rumah sakit khusus. Selain itu, pemerintah juga perlu mengaudit secara rutin rumah sakit khusus corona untuk memastikan penanganan corona yang tepat.
Ketua IDI : 69 Tenaga Kesehatan Meninggal Akibat Corona
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Mohammad Adib Khumaidi menyebut ada 69 tenaga kesehatan yang meninggal akibat corona. Mereka bekerja di berbagai fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik mandiri dan rumah sakit rujukan.
Selain itu, rasio kematian akibat corona Indonesia cukup tinggi yakni 4,82 persen, di bawah Korea Selatan 2,11 persen dan India 2,23 persen.
"Data per 31 Mei, rasio kematian kalau kita bandingkan, kita yang cukup tinggi dibandingkan India dan Korea Selatan," jelas Adib.
Adib menambahkan total ada 188.968 dokter di Indonesia per 21 Juli 2020. Jumlah tersebut tidak tersebar merata di semua wilayah, melainkan sebagian besar dokter tersebut berada di wilayah Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Ia juga menyoroti infrastruktur kesehatan Indonesia yang belum kuat untuk menghadapi corona. Sebagai contoh rasio jumlah tempat tidur yang direkomendasikan Badan Kesehatan Dunia (WHO) 5 tempat tidur untuk 1.000 penduduk, di Indonesia hanya tersedia 1,21 tempat tidur untuk 1.000 orang.
Respons Pemerintah
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pemerintah sudah berusaha menerapkan rumah sakit khusus untuk pasien corona.
Namun menurut Muhadjir, penerapan tersebut tidak mudah dan sulit mendapat persetujuan dari rumah sakit. Karena itu, kata dia, peluang yang mudah dilakukan yaitu membangun rumah sakit darurat seperti di Wisma Atlet Jakarta.
"Kita misalnya sudah melobi beberapa direktur RS di DKI, sebaiknya tadi harus murni COVID-19 tidak boleh ada yg sakit lain, dan ada RS yang punya fasilitas besar dan tempatnya jauh dari tempat pelayanan. Tetapi untuk menyetujui susahnya bukan main," jelas Muhadjir Effendy.
Kendati demikian, Muhadjir Effendy berharap usulan rumah sakit corona ini akan dipertimbangkan kembali oleh Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang dibentuk Presiden Joko Widodo pada pekan lalu.
Sementara itu, Kepala Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir mengatakan pemerintah telah memberikan santunan sebesar Rp300 juta kepada tenaga kesehatan yang meninggal.
Menurutnya, sudah ada sekitar 50 tenaga kesehatan yang sudah menerima santunan dari pemerintah.
"Tercatat di tempat kami ada 105 tenaga kesehatan yang menyertakan nama yang meninggal karena COVID-19. Tapi setelah kita telusuri ada 69 tenaga kesehatan yang disertai profesi yang bersangkutan," jelas Abdul Kadir.
Abdul Kadir mengatakan masih ada sejumlah kendala dalam penyaluran santunan bagi tenaga medis yang meninggal akibat corona. Antara lain kekurangan dokumen, ahli waris dikarantina dan tidak sempat melakukan tes PCR. Namun, kata Kadir, pemerintah berkomitmen untuk mempermudah persyaratan penyaluran bantuan untuk ahli waris korban. [sm/em]
