Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban menegaskan pemerintah Taliban Afghanistan menjamin keamanan kelompok bantuan kemanusiaan asing dan tidak menghalangi pekerjaan mereka. Komentar Mujahid itu disiarkan oleh saluran berita Afghanistan TOLOnews pada 4 September. Pernyataan tersebut merupakan respons terhadap meningkatnya kecaman terkait langkah Taliban yang menghambat upaya internasional untuk membantu warga Afghanistan yang tengah dilanda kesulitan ekonomi.
“Imarah Islam Afghanistan tidak mencampuri urusan institusi mana pun yang mengganggu pekerjaan mereka. Kami dan pihak militer kami berkewajiban menjamin keamanan mereka,” tegas juru bicara Taliban.
Namun, pernyataan itu salah.
Sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan pada Agustus 2021, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan organisasi bantuan internasional melaporkan terjadinya sejumlah insiden campur tangan otoritas Taliban terkait distribusi bantuan kemanusiaan di negara tersebut.
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/OCHA) dalam laporannya pada 17 Agustus menyebutkan mitra bantuan PBB di Afghanistan mencatat setidaknya terdapat 150 insiden yang terjadi pada bulan Juli. Sembilan puluh lima persen dari insiden tersebut “dilakukan oleh Otoritas De-facto (DfA) dan Pasukan Bersenjatanya” – dalam hal ini berarti pemerintah dan pihak militer Taliban.
OCHA mengatakan kasus “penangkapan dan penahanan tujuh staf, dan penghancuran atau kerusakan pada delapan fasilitas” adalah salah satu dari rangkaian insiden yang dilakukan Taliban. Insiden itu sendiri menyebabkan terjadinya penangguhan 56 program bantuan internasional pada bulan Juli.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan (United Nations Assistance Mission in Afghanistan/UNAMA) menyebutkan secara gamblang mengenai memburuknya situasi hak asasi manusia (HAM) di Afghanistan pada laporan Mei-Juni.
“Pada 1 Mei 2023, dua staf perempuan INGO (international non-governmental organization/organisasi non-pemerintah internasional) Afghanistan ditangkap oleh polisi Taliban karena bepergian tanpa mahram (wali laki-laki), dan pada 3 Juni, intelijen Taliban menahan seorang bidan (saat ia sedang) dalam perjalanan ke tempat kerja dan menginterogasi tentang organisasi INGO tempat ia bekerja: dia disebut mendapat ancaman pembunuhan dan sebagai akibatnya memilih mengundurkan diri dari jabatannya.”
Insiden-insiden tersebut merupakan bagian dari tindakan Taliban yang menghambat kemampuan organisasi-organisasi bantuan internasional untuk beroperasi di Afghanistan. Padahal sekitar 29,2 juta warga Afghanistan sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan tersebut.
Pada 24 Desember 2022, Taliban melarang pekerja bantuan kemanusiaan perempuan untuk bekerja di Afghanistan. Keputusan tersebut menetapkan bahwa izin organisasi mana pun yang diketahui mempekerjakan perempuan di Afghanistan akan dicabut. Padahal ketentuan itu membahayakan kemampuan organisasi bantuan dalam mempekerjakan tenaga kerja mereka.
“Pelarangan terhadap staf kemanusiaan perempuan terus mempengaruhi jangkauan bantuan kemanusiaan kepada kaum perempuan dan anak-anak sebagai penerima bantuan,” sebut laporan OCHA pada Agustus.
Senada dengan PBB, Inspektur Khusus untuk Rekonstruksi Afghanistan (Special Inspector for Afghanistan Reconstruction/SIGAR) Pemerintah Amerika Serikat (AS), dalam laporan terbarunya kepada Kongres AS pada 30 Juli, menyatakan:
“Pada kuartal ini, campur tangan Taliban terhadap pekerjaan LSM meningkat, yang menyebabkan penurunan akses bantuan kemanusiaan pada 2023, dengan adanya peningkatan insiden sebesar 32 persen antara Januari dan Mei 2023 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2022.”
Campur tangan dalam bantuan seperti ini memperparah kurangnya pendanaan untuk mengatasi krisis kemanusiaan di Afghanistan.
Laporan Dewan Keamanan, sebuah LSM berbasis di New York yang berfokus pada PBB, mengatakan dalam perkiraan terbarunya bahwa “Rencana Respons Kemanusiaan Afghanistan 2023 masih kekurangan dana” dan bahwa “hanya 26,8 persen dari $3,2 miliar yang dibutuhkan oleh rencana tersebut—angka yang telah direvisi dari jumlah awalnya yaitu $4,6 miliar pada awal Juni—telah diterima.”
Laporan tersebut juga mengatakan adanya perbedaaan pendapat dalam tubuh Dewan Keamanan PBB mengenai cara menangani Afghanistan. AS, Prancis dan Inggris, antara lain, berpendapat bahwa Afghanistan harus ditekan untuk “mematuhi norma-norma internasional … khususnya mengenai kebijakan dan praktiknya yang melanggar hak-hak perempuan dan anak perempuan,” sebagai syarat untuk mendapatkan pengakuan dan bantuan dari dunia internasional.
China dan Rusia berpendapat bahwa komunitas internasional harus memberikan bantuan ke Afghanistan tanpa menghubungkannya dengan isu-isu seperti hak asasi manusia. Kedua negara tersebut “tampaknya lebih memilih dialog dan terlibat dengan Taliban daripada peningkatan tekanan.”
Pada bulan Juli, UN Women, yang merupakan entitas PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, mengungkapkan bahwa 18 persen dari organisasi yang terlibat dalam pekerjaan kemanusiaan di Afghanistan saat ini beroperasi penuh atau sebagian dengan mempekerjakan laki-laki.
Campur tangan Taliban dalam urusan bantuan kemanusiaan akan lebih terasa dampaknya bagi rakyat Afghanistan yang membutuhkannya, terutama ketika anggota utama Dewan Keamanan PBB dilaporkan berselisih pendapat mengenai bantuan kepada Afghanistan.