Negara-negara Kelompok Tujuh, Uni Eropa dan tiga negara lainnya mendesak China untuk mengusir kapal tanker minyak dari perairannya karena diduga akan membawa bahan bakar minyak (BBM) ke Korea Utara. Hal itu bertentangan dengan sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Pyongyang, menurut surat yang dilihat oleh AFP pada Jumat (21/7).
"Kami prihatin dengan terus adanya beberapa kapal tanker minyak... yang menggunakan perairan teritorial Anda di Teluk Sansha sebagai tempat berlindung untuk memfasilitasi perdagangan produk minyak yang terkena sanksi ke RDRK," kata surat itu merujuk pada inisial resmi Republik Demokratik Rakyat Korea.
Duta besar dari negara-negara G7 yang terdiri dari, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat (AS), menandatangani surat yang ditujukan kepada utusan China untuk PBB, Zhang Jun.
Penandatanganan itu juga dilakukan oleh utusan dari Uni Eropa, Korea Selatan, Australia dan Selandia Baru.
Dalam surat tersebut, para duta besar mengatakan kepada Zhang bahwa mereka "ingin memberikan informasi tambahan dan citra satelit kepada pemerintah Anda yang dengan jelas menunjukkan praktik-praktik ini terus terjadi dalam yurisdiksi China pada 2022 dan berlanjut pada 2023."
"Kami mengulangi permintaan kami sebelumnya agar China memeriksa kapal-kapal itu untuk bukti penyelundupan minyak ilegal, menolak semua layanan, dan akhirnya mengusir mereka dari perairan Anda secepat mungkin," tambahnya.
Sebuah sumber mengatakan surat itu telah dikirim ke utusan China, meskipun tidak ada konfirmasi telah diterima.
Teluk Sansha berada di Provinsi Fujian China dan terhubung ke Laut China Timur melalui kanal yang dalam.
Surat itu mencatat bahwa keberadaan dan pergerakan kapal tanker itu diamati oleh kelompok ahli PBB yang memantau kepatuhan sanksi oleh Korea Utara.
Korea Utara telah dikenai sanksi PBB sejak 2006 atas peluncuran misil dan program nuklirnya.
Sanksi tambahan pada tahun 2017 membatasi impor minyak mentahnya.
Sejak saat itu, Dewan Keamanan belum berhasil mencapai kesepakatan bersama, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya.
Pada Mei 2022, China dan Rusia memveto resolusi yang memberlakukan sanksi baru terhadap Pyongyang, dan tidak ada resolusi atau pernyataan Dewan yang diadopsi sejak saat itu meskipun beberapa peluncuran rudal dilakukan oleh Korea Utara.
Pada Jumat (21/7), Korea Utara menembakkan beberapa rudal jelajah ke Laut Kuning, lepas Semenanjung Korea, kata Kepala Staf Gabungan Korea Selatan.
Amerika Serikat sering menuduh menuduh Beijing dan Moskow "melindungi" rezim Korea Utara dan mendorong peluncuran lebih lanjut dengan mencegah tanggapan bersama dari Dewan.
"Sangat penting bagi komunitas internasional, termasuk China, untuk mengirim pesan yang kuat dan terpadu bahwa RDRK harus menahan diri dari provokasi, mematuhi kewajibannya (Dewan Keamanan PBB) ... untuk mencapai denuklirisasi semenanjung Korea yang lengkap, dapat diverifikasi, dan tidak dapat diubah," kata surat itu. [ah/ft]
Forum