China telah setuju bahwa komisioner HAM PBB dapat mengunjungi Xinjiang setelah Olimpiade Beijing, kata harian South China Morning Post, seraya mengutip sumber-sumber yang tidak disebutkan nama mereka. Tetapi para aktivis dan seorang diplomat Barat menyatakan keraguan mengenai hal tersebut setelah kebuntuan pembicaraan selama bertahun-tahun.
Beberapa organisasi HAM menuduh China melakukan pelanggaran berskala luas terhadap warga Uighur dan kelompok minoritas lainnya di Xinjiang, kawasan di bagian barat China, termasuk penahanan massal, penganiayaan dan kerja paksa. AS telah menuduh China melakukan genosida.
Beijing membantah semua tuduhan pelecehan terhadap warga Uighur dan Muslim lainnya dan telah menyebut kebijakannya diperlukan untuk memerangi ekstremisme keagamaan.
Surat kabar itu menyatakan kunjungan Michelle Bachelet, komisioner HAM PBB, setelah Olimpiade berakhir pada 20 Februari, dikabulkan dengan syarat bahwa kunjungan itu harus dilakukan secara “bersahabat” dan tidak dalam kerangka investigasi.
Beijing telah meminta kantor Bachelet agar tidak mempublikasikan laporan mengenai situasi di Xinjiang, kata harian itu hari Kamis.
Kantor Bachelet, yang telah melakukan negosiasi dengan China mengenai kunjungan itu sejak September 2018, tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Seorang diplomat Barat menyatakan keraguan mengenai laporan harian tersebut, dengan mengatakan China dan Bachelet telah membahas kunjungan itu selama bertahun-tahun tetapi belum menyepakati kerangka acuannya, yang berdasarkan pihak Bachelet, mencakup akses bebas dan tidak terbatas ke orang-orang yang dipilihnya.
Seorang Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian, mengatakan, Bachelet telah diundang untuk mengunjungi Xinjiang sejak lama untuk tujuan pertukaran dan kerja sama, dan menambahkan bahwa China menentang “manipulasi politik” apa pun mengenai kunjungan itu.
Dengan akan dimulainya sidang lima pekan Dewan HAM PBB pada 28 Februari, para aktivis dan diplomat menyatakan jendela diplomatik kini tertutup bagi Bachelet untuk menerbitkan laporan itu, yang diperkirakan akan didasarkan pada riset dan wawancara kantornya itu dengan para korban dan saksi mata di dalam dan di luar Xinjiang maupun China.
Legislator AS telah mendesak kantor HAM PBB untuk menerbitkan penilaiannya sebelum Olimpiade.
Para aktivis telah menyuarakan perasaan frustrasi mereka selama berbulan-bulan terkait penundaan penerbitan laporan itu. Pada Desember lalu, juru bicara Bachelet mengatakan dalam pengarahan di Jenewa bahwa kantornya sedang menyelesaikan penilaian mengenai situasi Xinjiang. [uh/ab]
