Pemerintah Myanmar bertemu dengan aliansi kelompok-kelompok etnis pemberontak pekan ini dalam upaya menghidupkan kembali proses perdamaian yang macet, setelah pertempuran yang meningkat di bagian utara negara itu selama berbulan-bulan.
Kekerasan itu menguapkan optimisme awal mengenai kemampuan Aung San Suu Kyi untuk mengontrol militer dan mendorong perdamaian. Instabilitas di dekat perbatasan selatannya telah mendorong China untuk terlibat langsung dalam proses perdamaian.
Pemerintah dan pemberontak dengan hati-hati menyambut dukungan China itu, tetapi sejumlah analis mempertanyakan apakah Beijing berupaya mempengaruhi proses itu melalui hubungannya dengan kelompok-kelompok pemberontak berpengaruh.
Hari Rabu, pemimpin pemerintah de facto Aung San Suu Kyi mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama sejak pertengahan Oktober lalu dengan tujuh anggota United Nationalities Federal Council (UNFC), termasuk Laskar Kemerdekaan Kachin (KIA).
Mereka membahas persyaratan pemberontak untuk bergabung dengan konferensi perdamaian yang tertunda, penandatanganan Perjanjian Gencatan Senjata Nasional (NCA), dan bergabung dalam dialog politik mengenai pembentukan suatu perserikatan demokratis di tingkat federal.
Delapan dari 21 kelompok pemberontak menandatangani NCA pada tahun 2015, dan mendapat pujian dari negara-negara Barat yang mendukung proses perdamaian.
Pemerintah pimpinan Liga Nasional bagi Demokrasi (NLD) menginginkan keikutsertaan seluruh kelompok tersebut. [uh/ab]
