Peraturan-peraturan baru India terkait investasi asing melanggar prinsip-prinsip nondiskriminasi dan perdagangan yang bebas dan adil yang disepakati Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), kata seorang juru bicara Kedubes China di New Delhi, Senin (20/4).
India, Sabtu (18/4) meningkatkan peraturan-peraturan investasi dalam negeri bagi perusahaaan-perusahaan yang berkantor pusat di negara-negara tetangga.
Dalam pernyataannya, pemerintah India tidak menyebut-nyebut China saat mengumumkan kebijakan baru tersebut. Namun, langkah itu dipandang banyak pihak, sebagai upaya untuk menghalangi usaha pengambilalihan dan akuisisi oleh investor-investor China selama wabah virus corona.
Pasar saham India anjlok 25% sejak 15 Februari, sehingga menghapus nilai banyak perusahaan. Keadaan ini dipandang India sebagai peluang bagi para investor China yang bermodal besar untuk memperdalam cengkeramannya. India tidak menginginkan itu terjadi.
Hingga Desember 2019, investasi kumulatif China di India telah melampaui 8 miliar dolar, jauh lebih besar daripada total investasi yang dilakukan India di negara-negara yang berbatasan langsung dengan India.
India merasa investasi China di negara itu tidak terkontrol. Keadaan ini bisa memberikan dampak drastis terhadap kepemilikan aset-aset India.
Langkah terbaru India ini bisa memundurkan usaha yang dilakukan PM Narendra Modi dan Presiden Xi Jinping untuk memperbaiki hubungan antara kedua negara, yang telah berperang mengenai isu-isu perbatasan sejak 1962.
Xi mengunjungi India Oktober lalu dan diberi sambutan mewah, yang dipandang sebagai isyarat bahwa kedua negara sedang melicinkan jalan untuk membangun hubungan perdagangan dan strategis baru.
Juru Bicara Kedubes China Ji Rong mengatakan, China berharap India merevisi praktik-praktik diskriminasi itu, dan memperlakukan investasi dari negara-negara asing secara adil. [ab/uh]
