Diplomat senior Xu Hong, direktur jenderal divisi perjanjian dan hukum Kementerian Luar Negeri China, hari Rabu (26/11), menyerukan kepada AS dan negara-negara Barat lain agar jangan bersikap curiga terhadap sistem keadilan China, dan hendaknya bekerjasama dengan Beijing dalam merepatriasi para pejabat yang telah melarikan harta hasil korupsi ke luar negeri.
AS, Kanada dan Australia adalah tujuan paling populer para pejabat China yang dituduh telah melakukan korupsi, dan ketiga negara ini belum menandatangani perjanjian ekstradisi dengan China.
Para analis mengungkapkan, negara-negara ini enggan menyerahkan para koruptor itu ke Beijing karena khawatir mereka tidak akan diadili dengan adil dan karena diterapkannya hukuman mati atas tindak kejahatan semacam itu.
Beijing memperkirakan, sejak pertengahan tahun-tahun 1990-an, 16 hingga 18 ribu pejabat yang korup hengkang dari China dengan membawa aset total senilai lebih dari 800 milyar yuan atau sekitar $135 milyar.
Korupsi telah mengikis kepercayaan masyarakat sedemikian hebatnya sehingga Partai Komunis menganggapnya sebagai ancaman terhadap kekuasaannya. Memberantas korupsi menjadi prioritas utama Presiden Xi Jinping.
