Para pengacara dan politisi di Turki memperingatkan, dekrit darurat yang baru diumumkan dapat memicu kekerasan, dan mendorong munculnya kelompok-kelompok yang kerap main hakim sendiri atau vigilante.
Kelompok pengacara utama Turki, Union of Turkish Bar Associations, mengatakan keputusan tersebut tidak jelas dan dapat menimbulkan kekerasan.
Undang-undang baru yang disahkan pada Minggu (24/12), memberi kekebalan kepada warga sipil yang bertindak untuk menghentikan percobaan kudeta pada Juli tahun lalu. Sebelumnya, pemerintah hanya memberi kekebalan kepada petugas penegak hukum dan pejabat pemerintah yang ikut menggagalkan kudeta tersebut.
Mantan presiden Turki Abdullah Gul, sekutu lama Presiden Tayyip Erdogan juga mengungkapkan keprihatinannya mengenai peraturan baru itu. Gul mengatakan, undang-undang tersebut "mengkhawatirkan" dan harus dikaji.
Senin (25/12) pagi, Partai Rakyat Turki yang beroposisi mengatakan akan naik banding ke mahkamah konstitusi. Ivi Parti, partai oposisi lainnya yang baru muncul, mengatakan keputusan tersebut dapat mendorong kelompok-kelompok menyerang pihak oposisi yang berdemonstrasi, dengan menuduh mereka terlibat dalam kudeta yang gagal tersebut.
Pemerintah Turki membela keputusan darurat tersebut untuk melindungi warga sipil yang turun ke jalan – jalan untuk menentang usaha kudeta supaya jangan dikenai sanksi karena tindakan mereka.
Pemerintah mengatakan usaha kudeta itu dilakukan pengikut Fethullah Gulen, ulama kelahiran Turki yang tinggal di Amerika Serikat dan gerakan yang disebutnya sebagai "Organisasi Teroris Fethullah." Gulen membantah tuduhan terlibat dalam usaha kudeta itu.
Pemerintahan Presiden Erdogan mengumumkan keadaan darurat setelah terjadi usaha kudeta dan menangkap lebih dari 50.000 orang, serta memecat lebih dari 150.000 lainnya karena dituduh terkait dengan Gulen.
Keputusan lain yang diumumkan Minggu adalah memecat 2.756 pegawai negeri lainnya, tapi mengembalikan 115 karyawan ke pekerjaan mereka semula.
Keputusan lain yang dikeluarkan Minggu, memerintahkan badan pengadaan militer untuk melapor kepada Presiden Erdogan, bukan pada Kementerian Pertahanan dan juga menutup 17 lembaga Turki, termasuk dua surat kabar. [sp/ii]
