Para pengunjuk rasa Israel memblokir jalan-jalan raya dan berkumpul di luar gedung bursa saham dan markas militer di Tel Aviv pada Selasa (18/7). Ini adalah aksi protes terbaru menentang rencana perombakan sistem peradilan yang diajukan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Demonstrasi kali ini berlangsung sewaktu sekutu-sekutu lama perdana menteri itu berusaha memaksakan legislasi yang diperdebatkan tersebut melalui sebuah komisi parlemen menjelang pemungutan suara yang diperkirakan berlangsung pekan depan.
Demonstran, banyak dari mereka tentara cadangan, membuat rantai manusia dan memblokir salah satu pintu masuk ke Kirya, markas militer Israel di tengah Kota Tel Aviv. Di luar bursa saham Tel Aviv, para demonstran menyalakan bom asap, menabuh drum dan berteriak-teriak, dan mengangkat poster-poster bertuliskan "selamatkan negara kami" dan "kediktatoran akan membunuh ekonomi."
Sejumlah pengunjuk rasa lain berdemonstrasi di luar markas besar Histadrut, serikat pekerja terbesar di Israel, menuntut agar organisasi tersebut melakukan pemogokan umum – sebuah langkah yang dapat melumpuhkan perekonomian negara. Para pengunjuk rasa memanjat perancah di luar gedung itu dan mengibarkan bendera-bendera protes. Serikat pekerja itu pernah menyerukan pemogokan pada bulan Maret, sebuah langkah yang menyebabkan Netanyahu membekukan rencana perombakan yudisial.
Netanyahu memimpin pemerintahan yang paling ultranasionalis dan konservatif secara religius dalam 75 tahun sejarah Israel. Dia mengusulkan serangkaian perubahan drastis pada peradilan negara tak lama setelah menjabat pada bulan Desember. Pemerintahannya mulai menjabat setelah pemilihan kelima negara itu dalam waktu kurang dari empat tahun, semuanya dianggap sebagai referendum tentang kelayakannya untuk menjabat sebagai perdana menteri saat ia diadili karena korupsi.
Protes massa mingguan membuat Netanyahu menangguhkan perombakan pada bulan Maret. Namun, ia memutuskan untuk menghidupkan kembali rencana tersebut bulan lalu setelah pembicaraan kompromi dengan oposisi politik menemui kegagalan.
Rencana undang-undang yang diusulkan akan memberikan kontrol yang lebih besar kepada para legislator atas penunjukan hakim dan memberi parlemen kekuatan untuk membatalkan keputusan pengadilan tinggi dan mengesahkan undang-undang yang kebal terhadap tinjauan yudisial.
RUU yang berhasil lolos ke parlemen minggu ini tersebut akan menghilangkan kemampuan Mahkamah Agung untuk membatalkan keputusan pemerintah yang dianggap tidak masuk akal. Mahkamah Agung pernah menggunakan "klausul tidak masuk akal" untuk membatalkan penunjukan sekutu utama Netanyahu sebagai menteri dalam negeri setelah ia menerima kesepakatan untuk mengaku bersalah dalam kasus penghindaran pajak pada 2021. [ab/uh]
Forum