Kantor Inspektur Jenderal Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengatakan sedang mulai meninjau kemungkinan penggunaan pemanggilan paksa pengadilan (subpoena) untuk mendapatkan catatan komunikasi anggota Kongres AS dan awak media.
Peninjauan tersebut dilakukan setelah wakil rakyat dari Partai Demokrat Adam Schiff dan Eric Swalwell diberitahu bahwa Departemen Kehakiman telah mengambil metadata mereka dari Apple pada tahun 2018 sebagai bagian dari penindakan keras terhadap kebocoran terkait penyelidikan Rusia dan masalah keamanan nasional lainnya, demikian menurut kantor berita Associated Press. Kantor berita itu mendapat informasi tersebut dari tiga sumber yang mengetahui penyitaan tersebut.
“Pinjauan tersebut akan memeriksa kepatuhan departemen terhadap kebijakan dan prosedur DOJ yang berlaku, dan apakah penggunaan semacam itu, atau investigasi itu, didasarkan pada pertimbangan yang tidak tepat,” kata Inspektur Jenderal DOJ Michael E. Horowitz, dalam pernyataan, Jumat.
“Jika keadaan memungkinkan, Inspektorat Jenderal (OIG) akan mempertimbangkan masalah-masalah lain yang mungkin timbul selama peninjauan. Peninjauan tersebut tidak akan menggantikan penilaian OIG dengan penilaian hukum dan investigasi yang dibuat untuk hal-hal yang ditinjau oleh OIG.”
Para pemimpin Senat dari Partai Demokrat, Jumat bersikeras bahwa dua jaksa agung yang bertugas di pemerintahan Trump bersaksi mengenai penyitaan data rahasia dari anggota DPR Partai Demokrat pada 2018.
Dalam sebuah pernyataan, Pemimpin fraksi mayoritas Senat Chuck Schumer dan ketua fraksi Mayoritas di Senat, Whip Dick Durbin mengatakan mantan Jaksa Agung Jeff Sessions dan Bill Barr "harus bersaksi di depan Komite Kehakiman Senat." Para pemimpin Senat menggambarkan penyitaan data itu sebagai "penyalahgunaan kekuasaan dan serangan terhadap pemisahan kekuasaan."
Para senator Demokrat mengancam akan mengeluarkan pemanggilan paksa jika Sessions dan Barr menolak untuk bersaksi. [my/pp]
