Departemen Kehakiman AS menuduh Google berlarut-larut dalam memberikan dokumen untuk persiapan persidangan atas tuduhan bahwa itu melanggar undang-undang antimonopoli sementara raksasa pencarian dan periklanan tersebut menyatakan pemerintah AS itu tidak masuk akal.
Dalam sebuah pengajuan bersama pada Kamis (18/3) malam, Departemen Kehakiman AS menyatakan Alphabet, perusahaan holding yang didirikan Google, telah menolak beberapa istilah pencarian yang ingin digunakan pemerintah untuk menemukan dokumen-dokumen yang relevan.
Departemen Kehakiman memperkirakan permintaan kepada Google itu akan menghasilkan 4,85 juta dokumen. Selain itu Google dilaporkan telah menolak untuk menyetujui puluhan "permintaan penyelidikan" tambahan, yang pada dasarnya mengakibatkan email dan dokumen lain yang dimiliki orang-orang akan dapat digeledah, sebagai bagian dari produksi dokumen pra-sidang.
Google, pada bagiannya, menyatakan pihaknya telah meninjau lebih dari 12 juta dokumen atas sejumlah kasus pemerintah sekaligus menyampaikan keprihatinan terhadap peningkatan jumlah permintaan penyelidikan dokumen-dokumen yang diminta. [mg/pp]
