Utusan khusus PBB untuk Suriah hari Selasa (24/8) meminta semua pihak dalam konflik di Suriah untuk segera mengakhiri kekerasan dan untuk memenuhi kewajiban mereka di bawah hukum humaniter internasional untuk melindungi warga sipil dan infrastruktur sipil.
Dalam pengarahan di Dewan Keamanan PBB, Geir Pedersen juga meminta semua pihak untuk berkumpul kembali guna melakukan pembicaraan sesegera mungkin dan meminta fleksibilitas untuk mengatasi kebuntuan sekarang ini.
Pedersen menyebutkan bahwa serangan baru-baru ini yang dilaporkan dilakukan oleh Israel dan kelompok-kelompok teroris yang ada dalam daftar PBB membahayakan “kedaulatan, persatuan, kemerdekaan dan integritas teritorial” Suriah.
Konflik 10 tahun Suriah telah menewaskan sekitar setengah juta orang dan separuh dari populasi Suriah yang sebelum perang mencapai 23 juta orang telah mengungsi, lebih dari 5 juta di antaranya mengungsi ke luar negara itu.
Menggaungkan seruan bagi diakhirinya kekerasan dengan segera, Martin Griffith, wakil Sekjen PBB urusan Kemanusiaan dan Koordinator Bantuan Darurat, menekankan bahwa konflik 10 tahun itu telah “berlangsung terlalu lama.”
Ia juga menyambut keputusan Dewan Keamanan dengan suara bulat pada 9 Juli lalu untuk meluaskan mekanisme lintas batas PBB di barat laut Suriah, dengan mengatakan bahwa “otorisasi ulang akan memastikan bantuan kemanusiaan berlanjut bagi lebih dari 3,4 juta orang yang memerlukannya.”
Juga berbicara dalam pengarahan di Dewan Keamanan PBB, Sekjen Bulan Sabit Merah Arab Suriah Khaled Erksoussi yang mendesak negara-negara anggota untuk bersatu dan mengakhiri serangkaian sanksi serta blokade yang diberlakukan di perbatasan negara itu.
Utusan Tetap AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menjawab bahwa sanksi-sanksi AS terhadap rezim Suriah tidak menarget warga sipil biasa dan bahwa AS akan terus bekerja sama dengan PBB untuk memastikan kebijakan itu tidak “menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan.” [uh/ab]
