Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan mendesak pekan ini mengenai berlanjutnya kekerasan di Myanmar barat yang telah memaksa hampir 400.000 Muslim Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh.
Pertemuan yang telah dijadwalkan pada hari Rabu (13/9) ini atas permintaan Inggris dan Swedia pada hari Senin (11/9) setelah Zeid Ra'ad al-Hussein, Kepala Hak Asasi Manusia PBB, merujuk pada perlakuan terhadap warga Rohingya sebagai “contoh buku teks mengenai pembersihan etnis.”
Zeid mengatakan kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bahwa kantornya telah menerima banyak laporan dan citra satelit tentang pasukan keamanan Myanmar dan milisi setempat yang melakukan pembunuhan di luar proses hukum dan membakar desa-desa Rohingya di negara bagian Rakhine. Zeid juga mengutip laporan tentang pasukan Myanmar yang menanam ranjau darat di perbatasan dengan Bangladesh.
Pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah menanggung beban kritik keras dari komunitas internasional yang semakin meningkat atas tanggapannya terhadap kekerasan tersebut.
Peraih Nobel Perdamaian itu beralasan bahwa telah terjadi “gunung es besar kesalahan informasi” mengenai krisis Rohingya, dan mengatakan banyak laporan sebagai “informasi palsu” yang dirancang untuk mempromosikan kepentingan “teroris,” julukan digunakannya untuk menggambarkan pemberontak.
Rohingya adalah satu dari banyak etnis minoritas di Myanmar, negara yang mayoritas penduduknya beragama Buddha. Mereka dianggap sebagai migran ekonomi dari Bangladesh, dan telah ditolak tidak diberi kewarganegaraan Myanmar, walaupun sebagian besar dapat menunjukkan bahwa keluarga mereka telah berada di negara itu beberapa generasi. [lt]
