Dewan ulama tertinggi di Arab Saudi telah melarang aksi-aksi protes di negerinya, di tengah-tengah pemberontakan yang terus meluas di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Kerusuhan-kerusuhan tersebut telah menggulingkan pemerintah Tunisia dan Mesir dan meluas ke Yaman, Oman, Bahrain dan Jordania.
Tapi, dewan ulama Arab Saudi menyatakan, Minggu, bahwa aksi demonstrasi tidak sesuai dengan hukum syariah, dan karenanya dilarang. Keputusan dewan ulama mendukung keputusan Kementerian Dalam Negeri yang kemarin menyatakan bahwa semua bentuk protes dan demonstrasi melanggar hukum.
Lebih dari 100 cendekiawan, aktivis dan pemimpin bisnis telah menyerukan diadakannya pembaharuan besar di Arab Saudi, termasuk pendirian sistem pemerintahan kerajaan yang berdasarkan undang-undang dasar.
Dalam pernyataan yang dimuat jaringan internet, ke-100 tokoh Saudi juga menyerukan supaya anggota dewan penasihat raja, dipilih lewat pemilihan umum dan bukannya diangkat.
