Kepolisian federal Australia (AFP) mengatakan, seorang pria Melbourne yang hadir di sebuah pengadilan di kota itu, Kamis (5/11), adalah orang pertama yang didakwa melanggar undang-undang anti-campur tangan asing yang mulai diberlakukan pada 2018.
Pernyataan kepolisian itu tidak mengungkap negara asing mana yang dituduh mendalangi aksi kriminal pria berusia 65 tahun itu. Namun, media-media berita setempat menyebutkan, terdakwa bernama Di Sanh Duong itu memiliki hubungan erat dengan China.
Duong memegang posisi penting di sejumlah asosiasi komunitas Tionghoa di negara bagian Victoria, termasuk Federasi Warga Australia Keturunan Tionghoa. Ia juga memiliki jabatan penting di sebuah badan pengelola museum China di Australia.
Kantor berita Reuters telah mengajukan permohonan wawancara ke asosiasi-asosiasi tersebut terkait kasus Duong, namun belum mendapat jawaban hingga berita ini diturunkan.
AFP melaksanakan perintah penggeledahan terhadap rumah dan tempat kerja Duong di Melbourne pada 16 Oktober. Langkah itu diambil menyusul hasil penyelidikan Organisasi Intelijen Keamanan Australia (ASIO) mengenai hubungan Duong dengan dinas intelijen asing.
Wakil Komisaris AFP Ian McCartney mengatakan dalam sebuah pernyataannya, "Campur tangan asing bertentangan dengan kepentingan nasional Australia, dan menikam jantung demokrasi kita."
Ketika undang-undang anticampur tangan asing diperkenalkan ke parlemen, perdana menteri saat itu, Malcolm Turnbull, banyak merujuk pada laporan-laporan media mengenai campur tangan Partai Komunis China. Turnbull bahkan mengatakan ia terdorong untuk mengambil tindakan setelah membaca laporan ASIO mengenai campur tangan asing.
Beijing sendiri tersinggung sewaktu Australia ramai memperdebatkan rancangan undang-undang anticampur tangan asing dan kemudian meloloskannya menjadi undang-undang. [ab/uh]
