“Kami tahu penyalahgunaan dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan pemerintah (Korea Utara) memfasilitasi kemajuan program senjata penghancur massal dan rudal balistiknya yang tidak sah,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield kepada wartawan. Ia mengumumkan seruan pertemuan itu ditemani duta besar Korea Selatan, Jepang dan Albania.
Korea Utara telah meluncurkan banyak rudal balistik dan beberapa rudal balistik antarbenua tahun ini. Negara itu terus-menerus menyalahkan ketegangan situasi di Semenanjung Korea pada latihan militer gabungan yang dilakukan oleh AS dan Korea Selatan dan mengklaim program rudalnya ditujukan untuk menghalangi dan “menimbulkan rasa takut” musuh-musuhnya.
“Dewan Keamanan harus membahas kengerian, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan setiap hari oleh rezim Kim terhadap warga negaranya sendiri, dan orang-orang dari negara anggota lain, termasuk Jepang dan Republik Korea,” tambahnya mengenai pelanggaran HAM sistemik di sana.
Amerika Serikat memegang jabatan presiden DK PBB bergilir bulan ini dan Duta Besar Thomas-Greenfield mengatakan bahwa isu HAM akan menjadi tema utama kepemimpinan negaranya.
Ini adalah pertama kalinya dewan tersebut akan menggelar sesi terbuka tentang masalah HAM di Korea Utara sejak 2017. Thomas-Greenfield mengatakan hal itu “sudah lama tertunda.”
Rusia dan China kerap mengatakan bahwa Dewan Keamanan bukanlah forum PBB yang tepat untuk mendiskusikan masalah hak asasi manusia. Namun seorang pejabat senior AS yang memberi pengarahan kepada wartawan pada hari Kamis (10/8) mengatakan bahwa tidak ada forum lain yang berfokus pada kaitan antara kemajuan senjata pemusnah massal dan rudal balistik Korea Utara, dan itu sebabnya DK PBB harus meninjau masalah itu.
Moskow dan Beijing dapat meminta pemungutan suara prosuderal dalam upaya untuk menghentikan pertemuan itu. Sembilan dari 15 anggota dewan harus mendukung penyelenggaraan pertemuan agar pembahasan itu dapat dilakukan. Pejabat senior AS mengatakan, Washington yakin memiliki cukup dukungan di dalam dewan.
Dewan akan menyimak pemaparan dari Komisioner Tinggi HAM PBB Volker Turk dan Pelapor Khusus PBB untuk situasi HAM di Korea Utara Elizabeth Salmon, serta perwakilan masyarakat sipil.
“Melindungi orang-orang di seluruh dunia adalah bagian tak terpisahkan dari Piagam PBB dan merupakan tanggung jawab penting Dewan Keamanan,” kata Thomas-Greenfield. “Dan itu artinya meminta pertanggungjawaban rezim DPRK atas penyalahgunaan dan pelanggaran HAM-nya.”
DPRK adalah singkatan nama resmi Korea Utara – Republik Demokratik Rakyat Korea.
Pejabat senior AS itu mengatakan, penerapan kerja paksa oleh Pyongyang untuk mendanai program senjata terlarangnya juga akan disoroti dalam sesi pertemuan dewan.
Pelanggaran HAM oleh pemerintahan Kim sudah banyak diketahui. Komisi Penyelidikan PBB (COI) dan pakar HAM independen lainnya telah mengumpulkan kesaksian ratusan pembelot.
Pada 2014, COI menemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan Korea Utara telah meningkat hingga taraf kejahatan terhadap kemanusiaan. Di antara temuan itu adalah “pemusnahan, pembunuhan, perbudakan, penyiksaan, pemenjaraan, pemerkosaan, aborsi paksa dan kekerasan seksual lain, persekusi atas dasar politik, agama, ras dan gender, pemindahan penduduk secara paksa, penghilangan orang secara paksa, serta tindakan tak berkeprimanusiaan dengan secara sadar menyebabkan kelaparan berkepanjangan.”
DK PBB terakhir kali membahas isu HAM Korea Utara pada pertemuan bergaya “Arria” tak resmi Maret lalu. China berkeberatan, karena menganggap pertemuan itu tidak konstruktif dan tidak akan mengurangi ketegangan di Semenanjung Korea. China pun memblokir suara konsensus yang diperlukan untuk menyiarkan hasil pertemuan di situs PBB. [rd/jm]
Forum