Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin mengaku tidak mencemaskan situasi keamanan di Indonesia dan yakin bahwa pembunuhan Duta Besar Rusia untuk Turki Andrey Karlov di Ankara – Turki Senin lalu (19/12) tidak akan terjadi pada diplomat dan warga Rusia yang tinggal di Indonesia.
Duta Besar Karlov tewas ditembak oleh Mevlut Mert Altintas, polisi anti huru-hara Turki ketika sedang memberi sambutan dalam pembukaan pameran foto bertema "Rusia di Mata Orang Turki” yang digelar di sebuah galeri di ibukota Ankara, Turki. Peristiwa itu terjadi sehari setelah unjuk rasa besar-besaran di Turki memprotes apa yang mereka sebut sebagai pembantaian di Aleppo.
Sehari setelah insiden itu Rusia mengirim tim investigasi yang beranggotakan 18 personil aparat ke Ankara untuk ikut menyelidiki pembunuhan Karlov bersama aparat keamanan Turki.
Dalam jumpa pers di kediaman resminya di Jakarta hari Rabu (21/12), Galuzin memastikan pihaknya tidak akan menutup Kedutaan Besar Rusia dan fasilitas lain milik negara Beruang Merah itu di Jakarta.
"Para teroris dan orang-orang di belakang mereka mungkin meyakini usaha mereka untuk menakuti kami, untuk membuat kami menghentikan kegiatan kami, untuk menutup keterbukaan kami bagi opini masyarakat Indonesia, termasuk media Indonesia, bakal gagal karena kami tidak takut. Mustahil membikin kami menyerah untuk memperjuangkan gagasan dan nilai-nilai kami. Paling utama tidak mungkin membuat kami menyerah dalam perang terhadap teroris internasional. Tentu saja kami akan lebih waspada tapi kami akan tetap beroperasi seperti biasa," tandas Galuzin.
Namun demikian, Galuzin menegaskan pengamanan terhadap kedutaan besar dan fasilitas Rusia lainnya di Jakarta akan ditingkatkan. Ini sesuai instruksi Presiden Vladimir Putin untuk makin memperketat pengamanan seluruh Kedutaan Besar Rusia di luar negeri setelah peristiwa pembunuhan Karlov. Galuzin juga mengatakan akan terus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan aparat penegak hukum dan Kementerian Luar Negeri Indonesia terkait langkah-langkah yang diperlukan untuk meperketat pengamanan kedutaan besar dan fasilitas milik Rusia di Jakarta.
Dalam kesempatan itu, Galuzin juga mengomentari unjuk rasa dilakukan oleh lebih dari seratus orang, yang menamakan diri “Gerakan Kemanusiaan 212” di depan Kedutaan Besar Rusia Senin lalu. Galuzin menilai aksi demonstrasi yang mengecam campur tangan Rusia dalam pengepungan dan penggempuran basis pemberontak di Aleppo itu tidak menggambarkan posisi pemerintah Indonesia dan sikap sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap Rusia terkait Perang Suriah.
"Saya kira demonstrasi itu digalang dan dilakukan oleh bagian sangat kecil dari masyarakat Indonesia yang bisa dianggap radikal. Tapi protes itu tidak menunjukkan kebijakan resmi pemerintah Indonesia, tidak mewakili sikap dari mayoritas masyarakat Indonesia terhadap Rusia," ujar Galuzin.
Ditambahkannya, sejak mulai bertugas pada tahun 2012, ia menganggap masyarakat Indonesia sangat bersahabat dengan Rusia, dan berhasrat untuk memperkuat kerjasama dengan Rusia pada bidang politik, ekonomi, militer, budaya, pendidikan dan bidang lainnya.
Hari Senin (19/12) lalu seratus orang yang menamakan diri “Gerakan Kemanusiaan 212” berunjukrasa di depan Kedutaan Besar Rusia. Salah satu tuntutan aksi itu adalah mendesak pemerintah Indonesia memutuskan hubungan dengan Rusia karena ikut andil dalam kejahatan kemanusiaan di Aleppo. Abu Harris menyampaikan hal itu.
"Umat Islam kecewa, sangat kecewa. Kami menyatakan kepada Anda, Bapak Jokowi, kami meminta kepada Anda putuskan hubungan diplomatik dengan Rusia, putuskan hubungan diplomatik dengan Iran," kata Abu Haris dalam aksi unjuk rasa itu. [fw/em]
