Koalisi lebih dari 60 negara donor dan peminjam telah sepakat mendongkrak upaya pengentasan kemiskinan dengan komitmen sebesar $75 miliar, yang akan disalurkan melalui International Development Association (IDA), organisasi Grup Bank Dunia yang khusus menghimpun dana bagi negara-negara termiskin dunia. Angka tersebut merupakan yang paling tinggi dalam 60 tahun sejarah IDA untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim.
Direktur Pelaksana Kelompok Bank Dunia dan Co-Chair dari negosiasi IDA18, Kyle Peters mengatakan kepada VOA pada akhir pertemuan IDA ke-4 di Yogyakarta akhir pekan lalu, sekitar dua pertiga pendanaan yang efektif mulai 1 Juli 2017 hingga 30 Juni 2020 tersebut ditujukan untuk lima sektor pembangunan di negara-negara dengan pendapatan rendah.
“Pertama terkait Perubahan Iklim dan IDA akan membantu penyediaan 5 GW energi terbarukan. Kami juga akan mendukung kesetaraan jender dan fokus pendanaan bank untuk memberikan kesempatan usaha bagi perempuan sekaligus pendidikan dan kesehatan perempuan," kata Kyle Peters.
"Selanjutnya untuk mendukung perempuan di wilayah konflik, untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang umumnya di sektor swasta sehingga kami mendukung pertumbuhan sektor swasta. Kelima adalah tata kelola pemerintah dan kelembagaan dengan fokus inovasi pajak,” lanjutnya.
Dana tersebut di antaranya akan membantu pelayanan kesehatan dan nutrisi untuk 400 juta orang, akses terhadap sumber air yang lebih baik bagi 45 juta orang, persalinan yang aman bagi 11 juta perempuan, pelatihan 9-10 juta guru untuk memberi manfaat bagi 300 juta murid serta imunisasi untuk 130 hingga 180 juta anak.
Pada pembukaan pertemuan IDA di Yogyakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menjadi salah satu direktur pelaksana Bank Dunia mengatakan, Indonesia pernah menjadi penerima manfaat IDA tanpa bunga dengan jangka pengembalian yang lama hingga tahun 1980.
Menurut Kyle Peters, Indonesia sudah selesai dengan IDA dan hingga sekarang menjadi mitra yang selalu membantu.
“Indonesia berpenghasilan menengah sedangkan IDA untuk negara miskin. Indonesia selesai dengan IDA tahun 1980. Paska krisis pada tahun 1990 Indonesia kembali bergabung dengan IDA, mendapatkan pinjamansekitar 1,9 Miliar Dolar yang selesai dikembalikan tahun 2008,” imbuhnya.
Sri Probo Sudarmo, konsultan bidang infrastruktur mengatakan, di antara proyek yang dibiayai IDA adalah penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.
“Yang mendapatkan dukungan IDA waktu itu cukup banyak, antara lain P2KP-Program Penanggulangan Kemiskinan Wilayah Perkotaan, lalu tahun 2004 ketika terjadi bencana tsunami di Aceh waktu itu proyek baru mulai sehingga sudah ada fasilitator di lapangan, pekerjaaan barusaja mulai terkena tsunami. Artinya pekerjaan tidak bisa jalan tetapi fasilitator sudah ada maka sekalian saja pendekatan berbasis komunitas itu diterapkan untuk menanggulangi bencananya,” kata Sri Probo Sudarmo.
Selama berada di Yogyakarta, para peserta pertemuan IDA, hari Jumat dan Sabtu mengunjungi sejumlah proyek pembangunan yang pernah didukung oleh pendanaan IDA diantaranya proyek air bersih dan rekonstruksi paska letusan gunung Merapi. [ms/ab]
