Kepada wartawan, Wakil Presiden Indonesia Jusuf Kalla Minggu (27/9) pagi mengatakan Indonesia sebenarnya tidak ketinggalan dibandingkan negara-negara lain dalam hal kesetaraan gender.
Salah satunya ditandai dengan terpilihnya Presiden Megawati sebagai Presiden. Selain itu jumlah menteri dan anggota DPR perempuan juga terus bertambah.
“Dari sisi politik dan kepemimpinan kita tidak ada soal. AS sudah 250 tahun belum ada presiden perempuan, Indonesia sudah ada Bu Mega. Kalau dari segi hak-hak menurut saya tidak ada soal,” kata Kalla.
Namun diakuinya, masih ada beberapa bidang yang perlu diperbaiki.
“Memang kesehatan perempuan perlu diutamakan, peranan di bidang sosial perlu lebih banyak lagi, karena memang hubungannya juga secara kultural ada daerah yang tinggi, ada yang masih perlu didorong. Di pendidikan misalnya di mana-mana, di universitas kadang-kadang perempuan lebih banyak dari laki-laki, kalau melihat lulusan yang mencapai cum laude lebih banyak perempuan dari pada laki-laki. Jadi peran pendidikan sudah baik. Memang tinggal kesempatan kerja harus lebih ditingkatkan lagi,” tambahnya.
Komitmen Indonesia untuk mengatasi bias gender ditekankan kembali oleh Jusuf Kalla dalam “Pertemuan Pemimpin Global mengenai Kesenjangan Gender dan Pemberdayaan Perempuan” di hadapan sekitar 80 kepala negara di PBB Minggu sore.
JK mengatakan Indonesia siap untuk memperbaiki kualitas hidup perempuan. Wapres kemudian menyebut beberapa poin penting yang akan dijalankan.
“Pertama, meningkatkan partisipasi dan perwakilan perempuan dalam proses pengambilan kebijakan. Kedua, mengurangi kematian ibu melahirkan dengan memperluas akses layanan kesehatan yang lebih baik. Ketiga, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dengan melibatkan keluarga dan masyarakat,” papar Kalla.
Pertemuan yang dihadiri JK tersebut merupakan pertemuan bersejarah, karena untuk pertama kalinya komitmen terhadap perempuan dan anak perempuan dibahas pada tingkat kepala negara dan pemerintahan di PBB.
Puluhan pemimpin negara lain, termasuk China dan Jerman, juga menyampaikan komitmen serupa. Dengan upaya terpadu ini, diharapkan diskriminasi terhadap perempuan dapat dihapuskan sebelum tahun 2030. [vm/ii]
