Presiden Filipina Rodrigo Duterte Selasa (21/9) mengatakan, siapa pun yang terbukti "bertindak di luar batas" dalam upaya pemberantasan narkoba akan diadili sesuai hukum nasional. Duterte tampaknya menolak penyelidikan yang dilakukan Pengadilan Kriminal Internasional (ICC).
Dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-76, Duterte mengatakan, dia telah memerintahkan Departemen Kehakiman dan polisi Filipina untuk meninjau ulang upaya pemeberantasan tersebut, di mana lebih dari 6.100 tersangka pengedar dan pengguna narkoba terbunuh sejak dia menjabat pada Juni 2016.
Duterte tidak menyebut tentang penyelidikan formal terhadap kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang disetujui oleh hakim ICC pekan lalu, meskipun ia tampaknya menolak campur tangan luar, dalam isu-isu hak asasi manusia.
Pemerintah Duterte pekan lalu menyatakan tidak akan bekerja sama dengan ICC atau mengizinkan penyelidik masuk ke Filipina. Duterte dan kepala polisinya mengatakan pembunuhan itu untuk membela diri dan pemerintahnya bersikeras ICC tidak berhak mencampuri urusan dalam negeri Filipina.
Organisasi HAM mengatakan Duterte secara pribadi menghasut kekerasan yang mematikan dalam perang narkoba itu, dan menuduh polisi membunuh tersangka tak bersenjata dalam skala besar. Mereka juga mengatakan polisi mengeksekusi tersangka, di mana tuduhan tersebut langsung dibantah oleh polisi. (ka/ps)
