Para pemimpin kawasan di Afrika Barat hari Kamis (3/2) menahan diri untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap junta militer baru di Burkina Faso, sebaliknya mereka meminta agar penguasa baru itu memastikan tanggal pemilu untuk mengembalikan negara itu ke pemerintahan yang demokratis.
The Economic Community of West African States (ECOWAS) telah melangsungkan pertemuan untuk membahas Burkina Faso, tetapi serangkaian perebutan kekuasaan militer dan upaya kudeta di seluruh wilayah menekan pertemuan di ibu kota Ghana itu. Keanggotaan tiga dari 15 negara di kawasan itu – yaitu Mali, Guinea dan Burkina Faso – ditangguhkan karena kudeta. Awal pekan ini pasukan keamanan juga berupaya keras mengatasi kudeta di Guinea-Bissau.
ECOWAS telah mengumumkan sanksi terhadap para pemimpin junta dan keluarga mereka di Guinea dan Mali. Tambahan sanksi ekonomi juga diberlakukan pada Mali setelah menunda pelaksanaan pemilu selama beberapa tahun lagi.
Namun ECOWAS belum mengumumkan sanksi ekonomi apapun terhadap penguasa militer di Burkina Faso. Sebaliknya ECOWAS menegaskan kembali kecamannya terhadap kudeta itu dan menyerukan pembebasan segera presiden terguling Roch Marc Christian Kabore.
Blok itu juga mengumumkan akan mengirim pasukan ke Guinea-Bissau untuk menstabilkan situasi setelah sekelompok orang bersenjata berupaya menggulingkan presiden awal pekan ini.
“Ini adalah sesuatu yang akan kami lakukan dengan sangat cepat,” ujar Presiden Komisi ECOWAS Jean-Claude Kassi Brou. [em/lt]
