Dalam pernyataan tertulisnya, Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto menegaskan Indonesia saat ini cukup baik dalam hal kinerja pengelolaan fiskal dan utang. Sehingga menurutnya, meski ia mendukung wacana dalam KTT G-20 di Toronto, Kanada, perlu adanya upaya bagi negara-negara, khususnya yang tergabung dalam KTT G-20, untuk menekan defisit anggaran masing-masing negara yang otomatis akan mengurangi utang. Namun, ia menambahkan bahwa Indonesia masih aman untuk kedua hal tersebut.
Pengamat ekonomi dari lembaga kajian ekonomi, Econit, Hendry Saparini, menilai seharusnya pemerintah segera menyadari bahwa tingginya utang luar negeri akan berbahaya bagi anggaran negara. Ia berpendapat, jika pemerintah sampai saat ini masih menetapkan defisit anggaran tinggi sehingga diperlukan utang luar negeri untuk menutupi defisit, hal itu karena pemerintah kurang cermat dalam mengelola anggaran dari tahun ke tahun.
“Karena tidak ada evaluasi efisiensi terhadap anggaran, jadi seolah-olah semua pengeluaran-pengeluaran yang wajib dilakukan,” ujar Hendry.
Dalam KTT G-20, juga muncul wacana agar negara-negara yang menerapkan stimulus fiskal agar menggunakannya secara efisien dan tepat. Menurut Hendry Saparini, itu pun belum dilakukan pemerintah, padahal dua tahun lalu pemerintah telah mengeluarkan sekitar 73 trilyun rupiah untuk stimulus fiskal dalam mengantisipasi melebarnya dampak krisis global
“Stimulus fiskal ini sudah dibiayai dengan sangat mahal, desainnya juga buruk dan yang ketiga kemampuan realisasinya juga rendah, sehingga tertumpuklah beban-beban keuangan negara kita hingga saat ini,” kata Hendry.
Masih tingginya defisit, menurut Danny Setiawan dari Koalisi Anti Utang, merupakan rekayasa pemerintah agar Indonesia mendapat utang. “Jadi, saya kira defisit selalu digunakan untuk menjustifikasi pembuatan utang baru dengan biaya yang sangat mahal,” kata Danny.
Namun, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto beberapa waktu lalu menegaskan, utang luar negeri selain untuk menutupi defisit anggaran juga berguna bagi pembangunan infrastruktur. “Paling besar dari Jepang, nomor dua dari Bank Dunia, nomor tiga dari Cina, baru nomor empat dari ADB,” jelas Menteri Joko Kirmanto.
Pemerintah dan DPR RI menetapkan defisit anggaran 2010 sebesar 133,7 trilyun rupiah. Sementara utang baru yang akan diterima pemerintah tahun ini sekitar 1,9 milyar dolar Amerika.
