Bentrokan terjadi ketika Komisi Anti-Korupsi Nasional NACC mendesak Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk menjawab pertanyaan tentang perannya dalam program dukungan harga beras yang kontroversial.
Bentrokan Selasa pagi di Bangkok itu terjadi sewaktu petugas-petugas keamanan membersihkan lokasi demonstrasi anti-pemerintah di sekitar kota itu guna membuka kembali kantor-kantor yang ditutup selama beberapa minggu akibat demonstrasi tersebut.
Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam untuk membubarkan sekitar dua ribu demonstran yang menduduki lokasi di sekitar gedung-gedung resmi Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kedua pihak tampaknya sama-sama menggunakan senjata dalam bentrokan jalanan itu.
Sunai Pasuk, peneliti senior di Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan saling tembak itu mengukuhkan kehadiran militan yang beroperasi bersama para demonstran melawan polisi.
Pasuk mengatakan, “Perlawanan tampaknya jauh lebih sengit dan ketika polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet/ sejumlah demonstran membalas dengan peluru tajam dan juga senjata-senjata perang termasuk peluncur granat M79 yang menewaskan seorang polisi dan melukai banyak lainnya dan memicu bentrokan jalanan antar kedua pihak.”
Polisi mundur setelah baku tembak polisi mundur. Tetapi kepala operasi keamanan yang mengawasi penegakan undang-undang keadaan darurat, Chalerm Yumbangrung, yang sekaligus Menteri Tenaga Kerja, mengatakan ia akan terus menjalankan rencana pembersihan lokasi-lokasi demonstrasi tersebut.
Demonstrasi dimulai pertengahan Januari dalam sebuah kampanye oleh Dewan Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC) yang terkait Partai Demokrat yang beroposisi untuk memaksakan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Tetapi pemerintah Thailand memilih untuk menyelenggarakan pemilu dini tanggal 2 Februari, yang sebagian diganggu oleh para demonstran PDRC, yang mencegah ribuan warga memberikan suara.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra kini menghadapi beberapa tantangan baru terkait pengelolaan program pembelian beras, yang menurut beberapa kritikus dililit korupsi dan menimbulkan kerugian milyaran dolar.
Setelah melakukan penyelidikan, Komisi Anti-Korupsi Nasional NACC hari Selasa mengumumkan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan terhadap Yingluck Shinawatra.
NACC telah meminta Yingluck Shinawatra untuk datang pada tanggal 27 Februari, guna menerima tuduhan-tuduhan korupsi tersebut. Beberapa dokumen yang dikirim ke Mahkamah Agung akan mengharuskan perdana menteri mundur dari tugas-tugas resmi, tetapi tidak meletakkan jabatan, hingga vonis akhir.
Bentrokan Selasa pagi di Bangkok itu terjadi sewaktu petugas-petugas keamanan membersihkan lokasi demonstrasi anti-pemerintah di sekitar kota itu guna membuka kembali kantor-kantor yang ditutup selama beberapa minggu akibat demonstrasi tersebut.
Polisi menggunakan gas air mata, peluru karet dan peluru tajam untuk membubarkan sekitar dua ribu demonstran yang menduduki lokasi di sekitar gedung-gedung resmi Perdana Menteri Yingluck Shinawatra. Kedua pihak tampaknya sama-sama menggunakan senjata dalam bentrokan jalanan itu.
Sunai Pasuk, peneliti senior di Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan saling tembak itu mengukuhkan kehadiran militan yang beroperasi bersama para demonstran melawan polisi.
Pasuk mengatakan, “Perlawanan tampaknya jauh lebih sengit dan ketika polisi menggunakan gas air mata dan peluru karet/ sejumlah demonstran membalas dengan peluru tajam dan juga senjata-senjata perang termasuk peluncur granat M79 yang menewaskan seorang polisi dan melukai banyak lainnya dan memicu bentrokan jalanan antar kedua pihak.”
Polisi mundur setelah baku tembak polisi mundur. Tetapi kepala operasi keamanan yang mengawasi penegakan undang-undang keadaan darurat, Chalerm Yumbangrung, yang sekaligus Menteri Tenaga Kerja, mengatakan ia akan terus menjalankan rencana pembersihan lokasi-lokasi demonstrasi tersebut.
Demonstrasi dimulai pertengahan Januari dalam sebuah kampanye oleh Dewan Reformasi Demokrasi Rakyat (PDRC) yang terkait Partai Demokrat yang beroposisi untuk memaksakan pengunduran diri Perdana Menteri Yingluck Shinawatra.
Tetapi pemerintah Thailand memilih untuk menyelenggarakan pemilu dini tanggal 2 Februari, yang sebagian diganggu oleh para demonstran PDRC, yang mencegah ribuan warga memberikan suara.
Perdana Menteri Yingluck Shinawatra kini menghadapi beberapa tantangan baru terkait pengelolaan program pembelian beras, yang menurut beberapa kritikus dililit korupsi dan menimbulkan kerugian milyaran dolar.
Setelah melakukan penyelidikan, Komisi Anti-Korupsi Nasional NACC hari Selasa mengumumkan bahwa pihaknya akan mengajukan gugatan terhadap Yingluck Shinawatra.
NACC telah meminta Yingluck Shinawatra untuk datang pada tanggal 27 Februari, guna menerima tuduhan-tuduhan korupsi tersebut. Beberapa dokumen yang dikirim ke Mahkamah Agung akan mengharuskan perdana menteri mundur dari tugas-tugas resmi, tetapi tidak meletakkan jabatan, hingga vonis akhir.
