Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, Rinaldy Dalimi mengatakan Indonesia sebaiknya fokus mengembangkan Energi Baru dan Terbarukan (EBT). Selain lebih aman, Indonesia juga memiliki sumberdaya energi terbarukan yang melimpah. Sedangkan nuklir menjadi pilihan terakhir.
Rinaldy menyampaikan itu seusai berbicara dalam seminar ekonomi energi di Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Yogyakarta, Kamis (28/11).
“Jadi ada lima prioritas. Pertama, maksimumkan penggunaan energi terbarukan. Maksimumkan penggunaan gas. Kemudian minimumkan penggunaan minyak. Kalau tiga itu sudah dilakukan masih kurang, kita tutup dengan batu bara. Kalau juga masih kurang, baru kita gunakan nuklir,” papar Rinaldy.
Dengan potensi sinar matahari yang melimpah, setiap rumah tangga di Indonesia bisa menghasilkan listrik sendiri melalui Pembangkit Listrik Tenapa Surya (PLTS) atap. Begitu pula sektor industri.
Nuklir, kata Rinaldy, bahkan tidak diperlukan Indonesia setidaknya sampai 100 tahun ke depan.
“Kita punya potensi batu bara sampai 100 tahun. Dalam 20 tahun ke depan, energi terbarukan akan meningkat tinggi. Sehingga energi nuklir ini tidak akan pernah terpilih, sebagai pilihan terakhir karena kita punya potensi energi,” tambahnya.
Rinaldy justru bertanya, mengapa Indonesia merasa perlu membangun PLTN ketika mengetahui ada risiko membayangi. Setidaknya, potensi energi fosil di Kalimantan yang berupa batu bara masih bisa digunakan.
EBT Pilihan Logis
Pemerintah sendiri saat ini mendorong pemanfaatan EBT secara masif. Porsi EBT ditargetkan mencapai 23 persen dalam bauran energi nasional pada 2025.
Berbicara dalam seminar yang sama, Staf Ahli Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman menyebut, penggunaan batubara juga tertekan karena kesadaran tentang pemanasan global.
“Batubara sekarang juga menghadapi masalah. Tekanan dari internasional untuk tidak menggunakan batu bara makin besar karena alas an perubahan iklim. Tetapi kita juga sudah persiapkan, kita sebut sebagai batu bara generasi kedua,” kata Saleh.
Coal liquefaction atau batu bara yang diubah menjadi bentuk cair yang lebih bersih adalah salah satu alternatif. Menurut Saleh, sudah muncul kesadaran bahwa energi fosil akan turun secara alami. Melihat potensi yang ada, EBT menjadi pilihan paling rasional. Seiring waktu, kata Saleh, kapasitas pembangkit EBT semakin meningkat yang menunjukkan optmisme dalam pemanfaatannya. Pasar energi ramah lingkungan juga terus terbentuk.
Untuk biodiesel, imbuh Saleh, pemerintah sudah mewajibkan penjualan solar dengan campuran 30 persen biodiesel mulai Januari 2020.
“Ini tentu akan mengurangi penggunaan bahan solar yang juga kita impor. Di sisi hulu, ini juga membuat industry pertanian atau agro energi kita tumbuh semakin besar,” kata Saleh.
Menurut Saleh, pemanfaatan biodisel Indonesia pada 2018 mencapai 3,75 jutakiloliter. Angka itu menghasilkan penghematan devisa sekitar Rp 26,51 triliun. Jika konsumsi terus naik, tambah Saleh, sektor pertanian yang berdampak langsung pada kemakmuran petani akan turut merasakan madunya.
Pemerintah juga mendorong pemakaian mobil listrik karena dinilai sebagai alternatif energi bersih dan menghemat biaya. Menurut data dari ESDM pemerintah menargetkan pendirian 1.000 Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) pada 2025. Jumlah itu ditargetkan meningkat menjadi lebih dari 10 ribu pada 2050. Sedangkan mobil listrik ditargetkan ada 2.200 unit pada 2025 dan jumlahnya ditargetkan naik menjadi 4,2 juta pada 2050. Untuk motor listrik, target ditetapkan 2,13 juta pada 2025 dan 13,3 juta pada 2050.
Proses Peralihan Sumber Energi
Purnomo Yusgiantoro, mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada 2000-2009, menyebut, sumber energi fosil tetap akan terpakai hingga 2040-2050. Sementara pengembangan EBT sendiri baru akan berjalan dan mencapai titik ekonomis pada sekitar 2040.
Karena itulah, kata Purnomo, diperlukan apa yang disebut sebagai bridging fuel atau energi perantara dalam peralihan dari fosil ke EBT.
Skema ini bertujuan mempertahankan pemakaian sumber energi fosil, tetapi menjadikannya lebih ramah lingkungan. Teknologi memungkinkan itu, kata Purnomo, dengan resiko biaya yang dikeluarkan lebih mahal. PLTU Cirebon, menurut Purnomo, sudah menerapkan skema semacam ini, sehingga meskipun menggunakan batubara, operasinya diklaim lebih hijau.
“Dengan proses lama biayanya [biaya pokok produksi listrik.red] enam sen. Dengan teknologi supercritical yang lebih ramah lingkungan, mungkin menjadi delapan sen per kWh,” ujar Purnomo.
Terkait pilihan penggunaan nuklir, Purnomo menyebut, faktor penghambat terbesar sejauh ini adalah penolakan dari masyarakat. Purnomo mencontohkan ketika ada usulan untuk membangun PLTN di sekitar Gunung Muria, Jawa Tengah untuk mengejar kebutuhan listrik di Jawa.
“Ternyata waktu kita mau kembangkan di Gunung Muria, itu ditolak oleh masyarakat,” kata Purnomo. [ns/ft]
