Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pesan keras untuk Uni Eropa, dengan mengatakan kepada pendukung kubu konservatif Istanbul, mengingat Turki sedang menghadapi serangan teroris; maka mereformasi undang-undang anti-teror adalah tidak tepat.
Brussels menuntut reformasi sebagai salah satu dari lima syarat yang tersisa bagi Turki, supaya warga Turki dapat bepergian ke Uni Eropa bebas visa. Tapi Erdogan mengatakan, ia tidak tertarik dengan kesepakatan itu.
Mereka mengatakan, akan menghapus visa dan ini adalah persyaratan, kata Erdogan. Maaf, kami akan melakukan cara kami sendiri, katanya, dan Anda menjalankan cara Anda sendiri.
Brussels mengklaim bahwa undang-undang anti-teror Turki terlalu luas. Tapi Erdogan menegaskan bahwa dengan menghadapi dua ancaman yaitu pemberontak Kurdi dan terorisme ISIS,undang-undang ituharus diperluas dan bukan dibatasi.
Para pengecam mengatakan, undang-undang anti-teror itusemakin sering digunakan terhadap pengeritikpresiden danmusuh-musuh pemerintahdaripada terhadap kelompok teroris. Ratusan akademisi Turki sedang diselidiki di bawah undang-undang anti-terorismeitu karena menandatangani petisi yang menyerukan agar penumpasan militer terhadap pemberontak Kurdi diakhiri dan dimulainya kembali pembicaraan damai. Empat akademisi sudah diadili.
Pada hari Jumat, pengadilan Turki menjatuhkan hukuman terhadap dua wartawan terkemuka, Can Dundar dan Erdem Gul, karenasebuah artikel yang menuduh pemerintah menyelundupkan senjata ke pemberontak Suriah. Hukuman terhadap mereka cenderung menambah kekhawatiran Uni Eropa atas hak asasi manusia di Turki.
Sikap keras Erdogan pada undang-undang anti-teror menyusul pengunduran diri Perdana Menteri Ahmet Davutoglu hari Kamis. Luas didugaErdogan memaksa Davutoglu untuk mundur. Davutoglu adalah arsitek dan kekuatan pendorong utama di balik kesepakatan Turki dengan Brussels untuk mengambil kembali migran yang masuk Yunani, dan sebagai imbalannya warga Turki bebas visa bepergian ke negara-negara Uni Eropa. [ps/al]
