Gerakan protes Sudan hari Kamis (27/6) menyatakan menerima usul baru bersama Uni Afrika dan Ethiopia bagi solusi krisis di Sudan.
Dalam beberapa pekan ini, Ethiopia dan Uni Afrika telah menjadi penengah antara dewan militer dan gerakan pro-demokrasi yang menuntut pemerintahan sipil. Pembicaraan gagal ketika pasukan keamanan Sudan awal bulan ini membersihkan kamp protes di Khartoum, ibukota negara itu.
Menurut penyelenggara protes, tindakan keras itu menewaskan sedikitnya 128 orang di seluruh negara itu, tetapi menurut pihak berwenang, jumlah korban 61, termasuk tiga pasukan keamanan.
Pimpinan protes, yang diwakili Gerakan Koalisi untuk Deklarasi Kebebasan dan Perubahan, mengatakan dalam pernyataan singkat bahwa mereka memiliki rancangan usul perjanjian dengan dewan militer itu, berdasar prakrasa Ethiopia sebelumnya bagi perjanjian pembagian kekuasaan. Dewan militer mengambil alih negara itu setelah protes besar-besaran menggulingkan presiden otokratis yang lama berkuasa Omar al-Bashir pada April lalu.
Prakarsa Ethiopia dibangun berdasar perjanjian sebelumnya antara militer dan pemrotes. Prakarsa itu juga menangani susunan dewan kedaulatan yang disengketakan, mengusulkan badan dengan 15 anggota terdiri atas delapan warga sipil dan tujuh anggota militer, dengan kepemimpinan bergilir, dan menetapkan bahwa militer akan memimpin dewan itu dalam 18 bulan pertama, dan FDFC pada paruh kedua transisi.(ka/al)
