Facebook mengatakan ada peningkatan tajam permintaan data dari pemerintah India pada paruh pertama tahun ini, dibanding dua tahun sebelumnya.
Dalam laporan yang dirilis hari Jumat (16/11), Facebook mengatakan pada periode Januari hingga Juni pihaknya menerima 16.580 permintaan data dari pemerintah India, dibanding 22.024 permintaan sepanjang tahun 2017 dan 13.613 permintaan sepanjang tahun 2016.
Facebook mengatakan dalam 53 persen kasus, pihaknya memang menyediakan data kepada pemerintah. Belum ada rincian data apa yang diminta. Surat kabar Indian Express mengatakan data itu biasanya terkait upaya penegakan hukum.
Facebook kini bergulat dengan berbagai tantangan mulai dari berita palsu atau fake news hingga perannya dalam campur tangan pemilu, pernyataan bernada kebencian atau hate speech, dan hasutan untuk melakukan aksi kekerasan di Amerika, Myanmar, India dan tempat-tempat lain.
Perusahaan itu mengatakan menanggapi permintaan pemerintah untuk data sesuai hukum yang berlaku dan persyaratan layanannya. “Setiap permintaan yang kami terima akan ditinjau dengan seksama sesuai cakupan hukum yang ada dan kami dapat menolak atau membutuhkan kekhususan yang lebih rinci atas permintaan yang terlalu luas cakupannya atau justru tidak jelas,” tambah laporan itu.
Facebook mengatakan menerima permintaan pemerintah untuk menyimpan informasi akun tertentu sambil menunggu proses hukum resmi. “Ketika kami menerima suatu permintaan, kami akan melakukan kajian atas informasi yang relevan dengan akun tersebut, tetapi tidak akan menyampaikan informasi apapun tentang akun itu hingga menerima proses hukum yang valid dan resmi.” [em]
