Facebook mengatakan, dalam usaha meningkatkan transparansi dan mencegah kekeliruan informasi di Inggris, pemasang iklan politik di media sosial itu akan diharuskan mengungkapkan identitas mereka.
Perusahaan teknologi itu mengatakan, Selasa (16/10), iklan politik di Inggris akan diharuskan mencantumkan siapa pembayar iklan itu. Data-data lain menyangkut iklan itu, seperti anggaran dan target jangkauan, akan diarsip selama tujuh tahun di pangkalan data yang bisa diakses publik.
Para pengguna Facebook juga diberi akses untuk memberi tahu pengelola untuk mengevaluasi iklan-iklan yang tidak jelas. Jika dianggap bernuansa politik, Facebook bisa mencabutnya dan memasukannya ke pangkalan data publik.
Facebok telah memberlakukan peraturan serupa di AS, yang akan menyelenggarakan pemilu paruh waktu November tahun ini, dan Brazil, yang melangsungkan pemilu bulan ini.
Para legislator Inggris menyerukan pengawasan yang lebih luas terhadap perusahaan-perusahaan media sosial dan kampanye-kampanye pemilu untuk melindungi demokrasi di era digital. Laporan parlemen Inggris tahun ini mengatakan, demokrasi sedang menghadapi krisis karena media sosial membiarkan para pelaku kampanye menarget para pemilih dengan pesan-pesan kebencian tanpa seizin mereka. (ab)
