Dalam pernyataan yang dilansir Jumat, Departemen Luar Negeri Filipina menyatakan perkembangan baru itu “meningkatkan ketegangan, secara tak perlu memperumit situasi di Laut China Selatan serta mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.”
Berdasarkan peraturan yang disahkan pemerintah provinsi paling selatan China, Hainan, semua kapal nelayan asing harus meminta izin sebelum memasuki perairan yang diklaim oleh Beijing.
Peraturan yang mulai berlaku 1 Januari itu mencakup lebih separuh dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, termasuk beberapa bagian yang diklaim oleh Filipina dan Vietnam.
Amerika dan Vietnam juga mengritik peraturan baru tersebut. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki hari Kamis menyatakan langkah tersebut akan meningkatkan ketegangan di laut, yang telah mengalami peningkatan jumlah bentrokan berskala kecil dalam beberapa tahun belakangan.
Berdasarkan peraturan yang disahkan pemerintah provinsi paling selatan China, Hainan, semua kapal nelayan asing harus meminta izin sebelum memasuki perairan yang diklaim oleh Beijing.
Peraturan yang mulai berlaku 1 Januari itu mencakup lebih separuh dari 3,5 juta kilometer persegi Laut China Selatan, termasuk beberapa bagian yang diklaim oleh Filipina dan Vietnam.
Amerika dan Vietnam juga mengritik peraturan baru tersebut. Jurubicara Departemen Luar Negeri Amerika Jen Psaki hari Kamis menyatakan langkah tersebut akan meningkatkan ketegangan di laut, yang telah mengalami peningkatan jumlah bentrokan berskala kecil dalam beberapa tahun belakangan.
