Polisi menyita lebih dari 500 kilogram metamfetamin yang disembunyikan dalam kemasan kantong-kantong teh, Rabu (29/3), dan menangkap seorang tersangka pengedar narkoba China di kota resor pegunungan di Filipina Utara.
Narkoba yang disita di kota Baguio itu diperkirakan bernilai 4 miliar peso ($74 juta) dan merupakan salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir, kata sejumlah pejabat Filipina.
Sebuah sindikat narkoba rupanya sengaja menyembunyikan narkoba yang dikenal sebagai shabu itu di Baguio, tujuan wisata populer yang terkenal dengan pemandangan gunung dan pohon pinusnya, dan bukan di metropolitan Manila, karena tindakan keras antinarkoba yang sedang berlangsung di wilayah ibu kota, kata Menteri Dalam Negeri Benhur Abalos dan sejumlah pejabat kepolisian.
Presiden Ferdinand Marcos Jr., yang mulai menjabat pada bulan Juni, telah berjanji untuk melanjutkan program penumpasan narkoba yang digelar pendahulunya, yang menyebabkan ribuan tersangka narkoba kelas teri tewas. Namun ia mengatakan, upaya itu akan dilakukan secara berbeda dan lebih fokus pada rehabilitasi ketergantungan obat.
Di bawah mantan Presiden Rodrigo Duterte, lebih dari 6.000 tersangka pengedar narkoba yang sebagian besar miskin tewas dalam bentrokan dengan penegak hukum. Pembunuhan yang meluas membuat khawatir pemerintah-pemerintah Barat, termasuk Amerika Serikat, dan memicu penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) sebagai kemungkinan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Duterte membantah membenarkan pembunuhan di luar hukum dalam apa yang disebutnya perang melawan narkoba, tetapi secara terbuka mengancam akan membunuh para tersangka pengedar narkoba sampai tahun-tahun terakhir kekuasaannya.
Polisi mengatakan ada lebih sedikit pembunuhan terhadap tersangka narkoba di bawah pemerintahan Marcos, tetapi kelompok-kelompok HAM masih menyatakan kekhawatiran atas pembunuhan yang terus berlanjut di bawah tindakan keras pemerintah dan meminta Marcos untuk bekerja sama dengan ICC dalam menyelidiki pembunuhan yang terjadi ketika Duterte menjadi presiden dan wali kota kota Davao, Filipina Selatan.
Setelah ICC menolak seruan pemerintah Filipina untuk berhenti menyelidiki pembunuhan era Duterte, Marcos mengatakan Selasa bahwa pemerintahannya akan memutuskan kontak dengan pengadilan yang berbasis di Den Haag itu.
“Itu mengakhiri semua keterlibatan kami dengan ICC karena kami tidak bisa lagi mengajukan banding,” kata Marcos kepada wartawan saat dimintai komentar atas keputusan majelis banding ICC. “Pada titik ini, kami pada dasarnya melepaskan diri dari kontak apa pun, dari komunikasi apa pun, dengan ICC.”
Ketika masih menjadi presiden, Duterte menarik Filipina dari perjanjian pendirian ICC pada 2019 setelah pengadilan itu meluncurkan pemeriksaan awal atas ribuan pembunuhan di bawah tindakan keras antinarkoba. [ab/uh]
Forum