Anggota fraksi Republik dan Demokrat di DPR AS, Minggu (17/11) bereaksi terkait pekan pertama sidang dengar keterangan mengenai pemakzulan yang ditujukan terhadap Presiden Donald Trump.
Fraksi Demokrat menyatakan kesaksian dalam dengar keterangan itu mengukuhkan bahwa presiden menyalahgunakan kekuasaannya karena diduga ia menahan bantuan militer untuk Ukraina sebagai imbalan atas informasi merugikan mengenai lawan politiknya. Sementara itu fraksi Republik menyatakan dengar keterangan itu tidak membuahkan bukti kuat mengenai pelanggaran.
Tampil pada hari Jumat lalu (15/11) di hadapan Komite Intelijen DPR AS di Washington, pejabat Departemen Luar Negeri yang juga mantan Duta Besar AS untuk Ukraina Marie Yovanovitch mengemukakan kesaksian bahwa ia disingkirkan dari jabatannya setelah “kampanye disinformasi” yang dipimpin pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Rudy Giuliani.
“Kebijakan kita mengenai Ukraina telah menyebabkan kekacauan dan kepentingan yang mencurigakan yang diketahui oleh dunia, betapa sedikit yang diperlukan untuk menyingkirkan seorang duta besar Amerika yang tidak memberikan mereka apa yang mereka inginkan,” kata Yovanovitch.
Pejabat Departemen Luar Negeri David Holmes, yang memberi kesaksian secara tertutup hari Jumat, menyatakan bahwa ia mendengar percakapan telepon antara Trump dan Duta Besar AS untuk Uni Eropa yang juga penyumbang besar dana untuk Trump, Gordon Sondland. Holmes membantah kesaksian terdahulu Sondland yang menyatakan tidak mengetahui adanya dugaan skema penyuapan yang mengaitkan bantuan militer AS untuk Ukraina dengan investigasi terhadap calon kandidat presiden dari partai Demokrat yang juga mantan wakil presiden, Joe Biden, dan putranya, Hunter.
Anggota DPR dari fraksi Demokrat Eric Swalwell mengemukakan, “Anak-anak panah terus menuju ke arah skema pemerasan, dipimpin oleh Presiden AS, dioperasikan oleh agen-agen seperti Rudy Giuliani, Gordon Sondland, dan penjabat kepala staf Gedung Putih Mick Mulvaney.”
Hari Jumat, Presiden Trump terus membela percakapan teleponnya pada Juli lalu itu. Ia mengatakan, “Saya turun dari pesawat, dan mereka memberi saya pernyataan yang baru saja dibuat Menteri Luar Negeri dan Presiden Ukraina. Ukraina menyatakan dengan jelas bahwa tidak ada keterkaitan apapun juga. Tidak ada sedikitpun. Dan Anda lihat, Anda semua melihatnya. Saya katakan, ‘Oh, well, ini mengakhiri pemakzulan.”
Hari Minggu, anggota DPR AS dari fraksi Republik Chris Stewart mengatakan bahwa menahan bantuan untuk Ukraina adalah masuk akal ketika itu.
Dalam acara televisi ABC ‘This Week’ , Stewart menjelaskan, “Ada presiden baru di Ukraina. Kita tidak tahu apapun mengenai dia. Ia muncul entah dari mana. Kita tidak tahu apakah ia orang yang baik atau jahat. Kita tidak tahu apakah ia akan mendukung kepentingan-kepentingan AS. Tepat sekali menyatakan kita harus menyelidikinya.”
Sean Patrick Maloney dari fraksi Demokrat menyatakan presiden menahan bantuan untuk Ukraina untuk alasan-alasan yang berbeda.
Malone, juga dalam acara televisi ABC ‘This Week’ , mengatakan, “Presiden AS menggunakan bantuan militer yang didanai oleh pembayar pajak untuk menekan seorang pemimpin asing agar membantunya dalam kampanye pemilihannya kembali. Ini merupakan kasus suap, dan ini merupakan pelanggaran yang diancam pemakzulan, seperti yang tercantum dalam Konstitusi.”
Gedung Putih, Jumat (15/11) melansir transkrip percakapan telepon sebelumnya antara Presiden Trump dan Volodymyr Zelenskiy, yang ketika itu baru saja terpilih sebagai Presiden Ukraina. Gedung Putih menyatakan transkrip percakapan tersebut menepis tuduhan mengenai penyuapan. [uh/ab]
