Sebuah pengadilan federal AS menolak rencana untuk mengontrakkan jutaan hektare wilayah di Teluk Meksiko untuk pengeboran minyak lepas pantai, dengan menyatakan bahwa pemerintahan presiden Joe Biden tidak cukup mempertimbangkan efek penjualan kontrak tersebut terhadap emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global, melanggar prinsip dasar hukum lingkungan.
Keputusan hari Kamis oleh hakim Rudolph Contreras di Washington itu membuat proposal penjualan kontrak tersebut dikirim kembali ke Departemen Dalam Negeri untuk langkah selanjutnya. Hakim menyatakan Departemen Dalam Negerilah yang akan memutuskan apakah akan melanjutkan rencana penjualan setelah peninjauan yang direvisi, membatalkannya, atau mengambil langkah-langkah lainnya.
Berbagai organisasi lingkungan memuji keputusan itu dan mengatakan putusan itu memberi Biden kesempatan untuk melaksanakan janji kampanyenya menghentikan kontrak pertambangan di wilayah perairan federal. Putusan itu dikeluarkan pada peringatan satu tahun moratorium kontrak federal yang diperintahkan Biden sebagai bagian dari upayanya memerangi perubahan iklim.
“Kami puas karena pengadilan membatalkan penjualan kontrak ilegal oleh Departemen Dalam Negeri,” kata Brettny Hardy, pengacara senior Earthjustice, salah satu organisasi lingkungan hidup yang menentang penjualan tersebut.
“Pemerintah ini harus menghadapi momen penting ini dan menghormati janji-janji kampanye yang dibuat Presiden Biden dengan menghentikan kontrak lepas pantai selama-lamanya,” ujar Hardy. “Kita tidak bisa terus melakukan investasi dalam industri bahan bakar fosil yang membahayakan komunitas kita dan planet yang semakin panas.”
Juru bicara Menteri Dalam Negeri Deb Haaland mengatakan kementerian tersebut sedang meninjau kembali putusan itu.
Perusahaan-perusahaan energi termasuk Shell, BP, Chevron dan ExxonMobil menawarkan 192 juta dolar untuk mendapatkan hak pengeboran di cadangan minyak dan gas federal di Teluk Meksiko pada November lalu.
Penjualan kontrak karya oleh Departemen Dalam Negeri itu terjadi setelah jaksa agung dari beberapa negara bagian yang dipimpin partai Republik berhasil menantang penundaan penjualan yang diberlakukan Biden sewaktu ia mulai menjabat. [uh/ab]
