Pemerintah Myanmar mengumumkan, Jumat (17/4), akan membebaskan 25.000 tahanan yang mendapat pengampunan presiden sebagai bagian dari perayaan memperingati Thingyan - tahun baru tradisional negara itu - yang berlangsung pekan ini.
Rencana pembebasan tahanan ini diumumkan dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan kantor President Win Myint. Pengampunan massal pada musim liburan Thingyan merupakan hal biasa, meskipun jumlahnya tahun ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah.
Pernyataan presiden tidak menyebutkan apakah pembebasan itu terkait dengan seruan untuk membebaskan mereka karena bahaya tertular Covid-19 di penjara-penjara yang padat penghuninya.
Kelompok-kelompok HAM memperkirakan penjara-penjara di Myanmar yang penuh sesak menampung 92.000 orang, termasuk mereka yang menunggu proses pengadilan.
Tidak jelas apakah tahanan politik termasuk mereka yang akan dibebaskan. Menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Myanmar, ada 92 tahanan politik yang saat ini sedang menjalani masa hukuman penjara dan 124 lainnya sedang menunggu proses pengadilan. Pemerintah menganggap mereka sebagai pelanggar hukum dan bukan tahanan politik.
Human Rights Watch sebelumnya bulan ini mengatakan, Myanmar seharusnya segera mengurangi kepadatan penjara untuk menghentikan penyebaran Covid-19. Amnesty International pekan lalu menyerukan agar pihak berwenang segera, dan tanpa syarat, membebaskan semua tahanan politik, yang menurut organisasi itu korban ketidakadilan. [ab/uh]
