Bangladesh telah melakukan penindakan keras dan meluas terhadap partai-partai oposisi untuk “menghilangkan persaingan” menjelang pemilihan umum, termasuk di antaranya dengan menangkap hampir 10 ribu aktivis, kata Human Rights Watch (HRW), Senin (27/11).
Selain ribuan orang yang ditangkap – kebanyakan dari Partai Nasionalis Bangladesh (BNP) – sejumlah besar lainnya juga menghadapi tuntutan.
Menurut BNP, sekitar setengah dari lima juta anggotanya “menghadapi prosekusi bermotif politik,” kata HRW.
“Penangkapan itu, mereka tidak meninggalkan seorang pun, mulai dari level senior hingga ke level dasar,” kata seorang aktivis kepada HRW.
Penjara-penjara kini dihuni oleh lebih dari dua kali lipat kapasitasnya, kata organisasi HAM tersebut.
Negara di Asia Selatan yang berpenduduk sekitar 170 juta orang itu menggelar pemilihan umum pada 7 Januari. PM Sheikh Hasina mengincar masa jabatan keempat yang berturutan.
“Otoritas Bangladesh melakukan penangkapan massal terhadap oposisi politik dalam upaya jelas untuk menumpas oposisi dan menghapus persaingan menjelang pemilu,” kata HRW.
Organisasi berbasis di New York itu, yang menyebut hal tersebut sebagai penindakan keras otokratis yang keras,” mengatakan sedikitnya 16 orang telah tewas sejak protes meningkat pada bulan Oktober, termasuk dua polisi.
Lebih dari 5.500 orang cedera.
Belum ada tanggapan langsung dari pemerintah mengenai laporan HRW. Akan tetapi pihak berwenang mengatakan mereka yang ditahan harus menghadapi peradilan karena serangkaian kejahatan kekerasan.
‘Pembunuhan di luar proses hukum’
HRW mendasarkan laporannya pada wawancara dengan beberapa saksi mata serta analisis video dan laporan polisi.
HRW mengatakan telah menemukan “bukti bahwa pasukan keamanan bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan berlebihan, penangkapan massal yang sewenang-wenang, penghilangan paksa, penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum.”
Bangladesh adalah satu satu eksportir garmen terbesar di dunia – menyumbang sekitar 85% dari $55 miliar nilai ekspor tahunannya. Banyak jenama global membeli pakaian dari pabrik-pabrik di Bangladesh.
“Mitra-mitra diplomatik harus menjelaskan bahwa tindakan keras akan mengacaukan kerja sama ekonomi,” kata HRW.
Julia Bleckner, peneliti senior mengenai Asia di HRW, mengatakan, pemilu yang kredibel tidak boleh diselenggarakan di bawah kondisi semacam itu.
“Pemilu bebas tidak mungkin berlangsung sewaktu pemerintah mengekang kebebasan berpendapat dan secara sistematis melumpuhkan oposisi, dan para aktivis mengalami penangkapan sewenang-wenang, penghilangan paksa, perundungan, dan intimidasi,” kata Bleckner.
BNP pada hari Minggu mengatakan sedikitnya 16.625 anggotanya telah ditangkap sejak Oktober lalu. [uh/ab]
Forum