Human Rights Watch menuntut pemerintahan Afghanistan untuk menjamin keterwakilan berarti perempuan dalam pembicaraan-pembicaraan perdamaian yang akan datang dengan Taliban.
Kelompok advokasi hak asasi manusia yang berkantor pusat di New York itu mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan pemerintah Afghanistan baru-baru ini mengindikasikan upaya-upaya untuk memulai negosiasi-negosiasi perdamaian. Namun tidak jelas apa rencana pemerintah untuk menjamin meningkatnya keterwakilan perempuan dalam semua proses pengambilan keputusan dan mekanisme-mekanisme terkait resolusi konflik yang digariskan dalam resolusi keamanan PBB terkait.
Dalam pernyataan tertulis Minggu (1/3), peneliti senior HRW untuk hak perempuan, Heather Barr mengatakan, jika proses perdamaian bergerak maju, semua pihak di Afghanistan harus menyertakan para negosiator perempuan untuk melindungi HAM, terutama hak-hak perempuan.
Merujuk pada upaya-upaya negosiasi perdamaian sebelumnya, HRW mengatakan aktivis-aktivis hak perempuan Afghanistan telah berulang kali berbicara mengenai ketakutan mereka bahwa pemerintah akan mentransaksikan hak-hak perempuan dalam upaya mengakomodasi Taliban.
"Presiden (Ashraf) Ghani memiliki peluang untuk mencapai negosiasi-negosiasi damai yang akan meyakinkan seluruh rakyat bahwa hak-hak mereka akan dipertimbangkan," ujar Barr, menambahkan bahwa "para donor Afghanistan seharusnya menekannya untuk melakukan hal tersebut."
Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan, kelompok Islamis itu tidak "memiliki pendapat" mengenai isu tersebut.
Ketika Taliban berkuasa di Afghanistan, mereka memberlakukan aturan syariah yang ketat di negara itu yang melarang anak-anak perempuan bersekolah dan perempuan dewasa bekerja di luar rumah.
Sebuah studi Oxfam pada 2014 menemukan ada 23 putaran pembicaraan perdamaian antara pemerintah Afghanistan dan Taliban sejak 2005, namun hanya ada satu perempuan dari pemerintah yang hadir dalam hanya dua acara.
