Human Rights Watch menyerukan agar Dewan HAM PBB melangsungkan penyelidikan independen terhadap perang antinarkoba yang dilakukan pemerintah Filipina. Organisasi HAM yang berbasis di New York itu secara spesifik menyoroti bahwa perang yang telah menewaskan ribuan orang itu menimbulkan dampak berbahaya terhadap anak-anak.
Kelompok advokasi itu menyampaikan seruan tersebut, Rabu (27/5), bertepatan dengan acara peluncuran laporan yang dipersiapkan untuk sidang Dewan HAM PBB bulan depan. Laporan itu menyoroti kesulitan dan masalah ekonomi yang dihadapi banyak anak setelah tulang punggung keluarga mereka tewas dalam operasi pemberantasan narkoba yang digelar Filipina dalam empat tahun terakhir.
Laporan sepanjang 48 halaman itu didasarkan pada 50 wawancara dan evaluasi dampak yang ditimbulkan dari sekitar 20 pembunuhan yang terjadi selama perang antinarkoba digelar Presiden Rodrigo Duterte.
Menurut HRW, sejumlah anak terpaksa berhenti sekolah, bekerja dan bahkan hidup di jalanan karena pemerintah tidak menawarkan program untuk menyokong anak-anak yang orang tua mereka tewas dalam operasi itu.
Duterte dan para pejabat kepolisian Filipina belum memberi tanggapan atas laporan tersebut, namun sebelumnya pernah bersikeras mengatakan, para korban itu tewas karena melakukan perlawanan dalam operasi penggerebekan.
Pemerintah Filipina juga bersikeras mengatakan, mereka tidak memiliki kebijakan yang membenarkan pembunuhan di luar proses hukum. Namun Duterte, secara terbuka pernah mengancam mati para pengedar narkoba dan mendorong agar para tersangka ditembak jika mengancam nyawa para penegak hukum.
Filipina saat ini adalah salah satu dari 48 anggota Dewan HAM PBB. Pemerintah Duterte mundur dari Mahkamah Kriminal Internasional (ICC) setelah mahkamah tersebut menggelar penyelidikan Februari 2018 terhadap laporan mengenai pembunuhan-pembunuhan tersebut. [ab/uh]
