Organisasi HAM berbasis di New York Human Rights Watch hari Kamis melontarkan tuduhan bahwa program redistribusi tanah yang dirintis Perdana Menteri Kamboja tidak adil, rentan korupsi, dan bermotif politik.
Dalam laporannya Human Rights Watch mengatakan bahwa program yang dimulai setahun yang lalu itu dirancang untuk dikaitkan dengan PM Hun Sen menjelang pemilu bulan depan, dengan peliputan luas dalam media pemerintah, tetapi tidak ada pengawasan.
Laporan itu menghimbau agar para pemberi bantuan, yang menyediakan sebagian besar anggaran nasional Kamboja, berkeras bahwa jika program itu tidak direformasi menjadi proses yang profesional dan non-politik maka bantuan akan dihentikan.
Juru bicara pemerintah, Tith Sothea, menyebut laporan itu sebagai sampah yang tidak berdasar dan menuduh direktur Asia Human Rights Watch Brad Adams tidak pernah berbicara positif mengenai Kamboja.
Semua catatan kepemilikan tanah di Kamboja hancur selama kekuasaan Khmer Merah tahun 1970an, yang berusaha menghapuskan kepemilikan tanah swasta.
Dalam laporannya Human Rights Watch mengatakan bahwa program yang dimulai setahun yang lalu itu dirancang untuk dikaitkan dengan PM Hun Sen menjelang pemilu bulan depan, dengan peliputan luas dalam media pemerintah, tetapi tidak ada pengawasan.
Laporan itu menghimbau agar para pemberi bantuan, yang menyediakan sebagian besar anggaran nasional Kamboja, berkeras bahwa jika program itu tidak direformasi menjadi proses yang profesional dan non-politik maka bantuan akan dihentikan.
Juru bicara pemerintah, Tith Sothea, menyebut laporan itu sebagai sampah yang tidak berdasar dan menuduh direktur Asia Human Rights Watch Brad Adams tidak pernah berbicara positif mengenai Kamboja.
Semua catatan kepemilikan tanah di Kamboja hancur selama kekuasaan Khmer Merah tahun 1970an, yang berusaha menghapuskan kepemilikan tanah swasta.
