SYDNEY —
Peringatan itu muncul beberapa hari sebelum perdana menteri baru Tony Abbot yang beraliran konservatif dijadwalkan berkunjung ke Jakarta.
Untuk membendung arus pencari suaka yang tiba dari laut, Australia baru-baru ini memilih pemerintah konservatif yang berniat mengusir kapal-kapal migran dari wilayah perairannya. Sebagian besar kapal gelap ini akan dikirim kembali ke Indonesia, dari mana kebanyakan kapal-kapal ini memulai perjalanannya.
Rencana itu membuat pihak berwenang Indonesia gelisah. Setelah perundingan dengan mitranya dari Australia di forum PBB di New York pekan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa tindakan sepihak apapun yang diambil oleh Australiai berpotensi mengganggu kerjasama dan kepercayaan erat antar kedua negara.
Jakarta berkeras bahwa kebijakan mengusir kapal-kapal migran itu akan melanggar kedaulatan Indonesia.
Tetapi pernyataan itu telah menimbulkan kemarahan mantan menteri luar negeri Australia Alexander Downer, yang menuduh pejabat-pejabat Indonesia bersikap munafik.
“Biarkan saya menyampaikan hal ini demi kebaikan Marti Natalegawa. Kapal-kapal Indonesia, kapal-kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal Indonesia justru melanggar hukum kami karena membawa orang ke wilayah perairan kami. Ini melanggar kedaulatan kami,” kata Downer.
Perdana Menteri Australia Tony Abbot dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pekan depan. Ini akan menjadi kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri, dan Tony Abbot telah menampik perbedaan pendapat antara Canberra dan Jakarta terkait para pencari suaka, dengan menyebutnya sebagai “kejengkelan yang akan berlalu” (passing irritant). Tony Abbot telah menegaskan bahwa ia bertekad mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia.
Tetapi pemimpin sementara kelompok buruh yang beroposisi – Chris Bowen – mengatakan kecaman Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa terhadap Australia menunjukkan ketegangan yang jauh lebih mendalam.
“Saya tidak ingat kapan seorang menteri luar negeri Indonesia pernah mengambil langkah seperti ini dalam hubungan dengan Australia. Ini menggarisbawahi keseriusan pendekatan Indonesia. Ini menggarisbawahi ancaman terhadap pentingnya hubungan bilateral,” kata Bowen.
Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR juga mengingatkan pemerintah baru Australia berkenaan dengan tekad pemerintah baru tersebut mengusir pulang kapal-kapal pencari suaka tanpa kerjasama Indonesia sekalipun.
Pemerintah buruh sebelumnya telah menambah jumlah penampungan pengungsi yang dapat diterima Australia, dari 13.750 tempat menjadi 20 ribu tempat. Perdana Menteri Tony Abbot mengatakan untuk menghemat anggaran, pemerintahnya berencana mengembalikan jumlah tempat itu ke jumlah semula.
Untuk membendung arus pencari suaka yang tiba dari laut, Australia baru-baru ini memilih pemerintah konservatif yang berniat mengusir kapal-kapal migran dari wilayah perairannya. Sebagian besar kapal gelap ini akan dikirim kembali ke Indonesia, dari mana kebanyakan kapal-kapal ini memulai perjalanannya.
Rencana itu membuat pihak berwenang Indonesia gelisah. Setelah perundingan dengan mitranya dari Australia di forum PBB di New York pekan ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengeluarkan pernyataan yang menegaskan bahwa tindakan sepihak apapun yang diambil oleh Australiai berpotensi mengganggu kerjasama dan kepercayaan erat antar kedua negara.
Jakarta berkeras bahwa kebijakan mengusir kapal-kapal migran itu akan melanggar kedaulatan Indonesia.
Tetapi pernyataan itu telah menimbulkan kemarahan mantan menteri luar negeri Australia Alexander Downer, yang menuduh pejabat-pejabat Indonesia bersikap munafik.
“Biarkan saya menyampaikan hal ini demi kebaikan Marti Natalegawa. Kapal-kapal Indonesia, kapal-kapal berbendera Indonesia dengan awak kapal Indonesia justru melanggar hukum kami karena membawa orang ke wilayah perairan kami. Ini melanggar kedaulatan kami,” kata Downer.
Perdana Menteri Australia Tony Abbot dijadwalkan berkunjung ke Indonesia pekan depan. Ini akan menjadi kunjungan resmi pertamanya ke luar negeri, dan Tony Abbot telah menampik perbedaan pendapat antara Canberra dan Jakarta terkait para pencari suaka, dengan menyebutnya sebagai “kejengkelan yang akan berlalu” (passing irritant). Tony Abbot telah menegaskan bahwa ia bertekad mempertahankan hubungan baik dengan Indonesia.
Tetapi pemimpin sementara kelompok buruh yang beroposisi – Chris Bowen – mengatakan kecaman Menteri Luar Negeri Marti Natalegawa terhadap Australia menunjukkan ketegangan yang jauh lebih mendalam.
“Saya tidak ingat kapan seorang menteri luar negeri Indonesia pernah mengambil langkah seperti ini dalam hubungan dengan Australia. Ini menggarisbawahi keseriusan pendekatan Indonesia. Ini menggarisbawahi ancaman terhadap pentingnya hubungan bilateral,” kata Bowen.
Komisaris Tinggi PBB Urusan Pengungsi UNHCR juga mengingatkan pemerintah baru Australia berkenaan dengan tekad pemerintah baru tersebut mengusir pulang kapal-kapal pencari suaka tanpa kerjasama Indonesia sekalipun.
Pemerintah buruh sebelumnya telah menambah jumlah penampungan pengungsi yang dapat diterima Australia, dari 13.750 tempat menjadi 20 ribu tempat. Perdana Menteri Tony Abbot mengatakan untuk menghemat anggaran, pemerintahnya berencana mengembalikan jumlah tempat itu ke jumlah semula.
