Semua mata dan telinga tertuju ke The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), Senin siang (9/5), yang tepat pada jam 2 siang waktu Washington DC merilis informasi baru tentang lebih dari 200 ribu perusahaan di yurisdiksi bebas pajak di luar negeri (offshore companies).
Data-data yang berasal dari firma hukum Mossack Fonseca di Panama kali ini jauh lebih banyak dari yang diumumkan April lalu. Data-data itu mencakup informasi tentang perusahaan cangkang, perserikatan, yayasan dan dana dari lebih 200 negara, yang diinvestasikan di 21 negara atau wilayah bebas pajak lainnya, mulai dari Hong Kong, Virgin Islands, Inggris hingga ke Nevada di Amerika.
Dalam data yang dirilis itu, publik bisa mengkaji dan melihat langsung daftar panjang jaringan yang melibatkan ribuan entitas perusahaan luar negeri, termasuk arsip-arsip internal Mossack Fonseca tentang siapa pemilik sesungguhnya perusahaan-perusahaan tersebut.
Meskipun demikian, konsorsium jurnalis investigatif itu tidak merilis data pribadi, seperti catatan akun bank dan transaksi keuangan, email dan berbagai bentuk korespondensi lain, serta nomor paspor dan nomor telepon. Namun hal ini sudah cukup membuat banyak pihak di dunia was-was.
Dampak Lebih Dahsyat
Pengumuman pertama April lalu membuat Perdana Menteri Islandia Sigmundur Gunnlaugsson dan Menteri Perindustrian Spanyol Jose Manuel Soria mengundurkan diri beberapa hari setelah namanya disebut dalam dokumen itu.
Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif juga langsung membentuk tim penyelidik independen untuk menyelidiki anak-anaknya yang diindikasikan membeli real estat di London lewat beberapa perusahaan bayangan di luar negeri.
Sementara itu, Perdana Menteri Inggris David Cameron dikecam keras karena mendiang ayahnya, Ian Cameron, termasuk dalam bocoran itu. David Cameron kemudian mengakui bahwa ia dan istrinya, Samantha, sempat mendapat keuntungan dari investasi saham di Blairmore Holdings yang berkantor di Bahama, namun telah menjual saham itu beberapa bulan sebelum menjadi perdana menteri. Belum lagi sejumlah teman Presiden Rusia Vladimir Putin yang dituduh melakukan pencucian uang.
Menurut Wakil Direktur ICIJ, Marina Walker Guevara, yang diwawancarai VOA Senin pagi, dampak pengumuman kedua ini bisa jadi jauh lebih dahsyat.
"Saya kira informasi paling dahsyat adalah kami mengembalikan kekuasaan ke tangan warga," ujarnya.
Namun Guevara enggan menjawab siapa nama-nama besar yang ada dalam pengumuman babak kedua ini.
"Saya tidak tahu siapa saja nama besar yang dimaksud karena kini kami melibatkan warga.Yang diumumkan itu hanya informasi awal. Tergantung pada Anda untuk membantu kami menyelidikinya lebih lanjut. Kami berharap dalam fase ini, proyek tersebut akan memicu keterlibatan warga, yang kemudian kami tindaklanjuti dengan dokumen-dokumen," tambahnya.
Guevara ikut mengorganisir lebih dari 370 wartawan dari lebih 100 media di 80 negara untuk menyelidiki dokumen-dokumen tersebut sejak lama. Informasi pertama yang dirilis awal April lalu mencakup 140 politisi, termasuk 12 pemimpin dan mantan pemimpin dunia, miliarder, bintang olahraga, penyelundup narkoba dan anggota mafia.
Ada pula sedikitnya 33 orang dan perusahaan yang masuk dalam daftar hitam pemerintah Amerika karena dinilai telah berbisnis dengan mafia narkoba atau dengan negara-negara yang kerap melanggar hukum internasional dan menimbulkan ancaman terhadap keamanan negara lain, seperti Iran dan Korea Utara.
ICIJ: Tempo Akan Sampaikan Laporan Lengkap
Marina tidak menjawab secara langsung apakah ada di antara ribuan nama yang baru diumumkan itu, nama pejabat atau tokoh Indonesia lagi. Dokumen sebelumnya mengungkap hampir 3.000 nama tokoh Indonesia, termasuk Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan, pengusaha Sandiaga Uno, James T. Riady, Chairul Tanjung, Budi Sampoerna dan lain-lain.
Meski memiliki perusahaan offshore tidak berarti melanggar hukum, tetapi kerahasiaan yang dijamin yurisdiksi bebas pajak itu kerap dilanggar. Guevara merujuk pada majalah TEMPO, selaku mitra ICIJ, yang akan menulis laporan lengkapnya.
"Saya menyarankan orang-orang untuk menunggu laporan majalah TEMPO yang telah melaporkan tentang 'Panama Papers' dan menulis beberapa kajian mendalam tentang sejumlah pejabat publik dan tokoh masyarakat. TEMPO akan melanjutkan pekerjaannya."
"Sebagaimana wartawan di seluruh belahan dunia yang terus melanjutkan pekerjaannya, terus melakukan penyelidikan. Mereka kini mendapat petunjuk-petunjuk baru dari warga lokal. Jadi 'Panama Papers' belum berakhir. Hanya saja orang di beberapa negara harus lebih bersabar, katanya."
Kita mungkin memang harus lebih bersabar, karena sebagaimana disampaikan Presiden Barack Obama ketika menanggapi banyaknya negara yang memberi kemudahan pajak terkait kebocoran dokumen Mossack Fonseca, masalah pengelakan pajak yang difasilitasi oleh kerahasiaan negara bersangkutan merupakan "masalah besar".
Dengan masygul, Obama mengatakan “banyak yang legal, tetapi itulah masalahnya. Mereka bukan melanggar aturan, hanya saja aturannya dirancang secara buruk." [em/al]
